TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan kementeriannya telah menyerahkan seluruh data produksi beras nasional kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Itu sebabnya, Amran membantah jika ada yang menyebut data produksi antar lembaga pemerintah kerap tidak sesuai satu sama lain.

Baca juga: Di IPB, Menteri Pertanian: 80 Persen Konglomerat dari Pertanian

"Yang keluarkan data siapa, BPS kan? Ya sudah ditanya ke sana, kami sudah sepakat dari awal jika data di BPS satu pintu," kata dia saat ditemui selepas menghadiri rapat pembahasan anggaran bersama Komisi Pertanian DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 September 2018. "Jadi kami fokus produksi, ekspor, dan investasi."

Amran menjelaskan data di bidang pertanian memang bisa saja berubah setiap hari sehingga harus benar-benar dimengerti oleh semua pihak. "Hari ini tanam, berarti bertambah kan? Hari ini panen, berarti kurang kan? Dari situ saja pasti ada perbedaan."

Sebelumnya menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, pemerintah telah memberi izin kepada Bulog untuk mengimpor beras lantaran produksi beras pada 2017 meleset dari target. Adapun Kementerian Pertanian memprediksi produksi beras pada 2018 bakal surplus sebesar 13,03 juta ton. Perkiraan surplus tersebut dihitung dari target produksi gabah sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional diperkirakan hanya 33,47 juta ton.

Akan tetapi Kementerian Perdagangan ragu akan hal tersebut karena realisasi 2017 juga tak mencapai target. Masalah lain, BPS sudah hampir tiga tahun lamanya tak lagi mengeluarkan statistik resmi pertanian. Padahal angka realisasi dan ramalan produksi padi merupakan data rutin yang setiap tahun diperbarui. "Rencananya, data yang baru keluar Agustus ini, tapi kalau mundur 1-2 bulan, masih oke," kata Kepala BPS Suhariyanto kepada Tempo, beberapa waktu lalu.

Meski diterpa isu impor beras, Amran mengatakan produksi beras saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kamis, 6 September lalu, Amran memastikan Indonesia akan surplus beras hingga 400 ribu ton pada November 2018-Januari 2019.

Tapi saat dikonfirmasi terkait harga beras yang kerap naik meski produksi kerap disampaikan surplus, Amran Sulaiman menjelaskan bahwa domain kementeriannya hanyalah sebatas produksi beras saja. Secara peraturan, kewenangan harga di pasaran memang ada di tangan Kementerian Perdagangan, bukan Kementerian Pertanian.