Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main

Selasa, 31 Juli 2018 14:26 WIB

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, 15 Mei 2018. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi anggota legislatif yang akan maju kembali menjadi calon legislatif. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas strategi meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Untuk menggenjot cadangan devisa tersebut, salah satu yang akan dilakukan adalah menekan volume impor.

Baca: Jokowi Keluhkan Lambannya Implementasi Peningkatan TKDN dan Biodiesel

Jokowi ingin mengevaluasi detail impor barang supaya dapat segera diklasifikasikan mana impor yang strategis dan impor yang tidak strategis. "Kita stop dulu (impor) atau kurangi atau hentikan," katanya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 31 Juli 2018.

Hal itu dilakukan, menurut Jokowi, karena mempertimbangkan kebutuhan prioritas saat ini adalah mendatangkan dolar sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pasalnya, penguatan cadangan devisa dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Presiden Jokowi menyatakan situasi negara saat ini sangat butuh pemasukan dalam bentuk valas yakni dolar. "Karena itu saya minta seluruh kementerian dan lembaga serius, tidak ada main-main menghadapi ini. Saya gak mau lagi bolak balik rapat, tapi implementasi gak berjalan baik," ujar Jokowi.

Advertising
Advertising

Terkait hal tersebut, Jokowi berpesan dua hal utama yang harus diperhatikan yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor. Untuk itu, ia juga meminta segera ada implementasi terkait kebijakan mandatori pemakaian biodiesel karena berdasarkan perhitungannya, penghematannya cukup signifikan.

Jokowi juga sempat menyinggung mengenai urgensi percepatan implementasi tingkat kandungan dalam negeri dan pertumbuhan industri barang substitusi impor guna menekan laju impor di Tanah Air. Khusus untuk ekspor, dia menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki strategi detail produk-produk yang harus diperkuat dan fokus melihat kendala eksportir di negara tujuan.

Baca: Jokowi Bersyukur Ekonomi RI Tumbuh Meski Global Sulit Diprediksi

Mengutip data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia per April 2018 tercatat US$124,9 miliar, turun dari capaian Maret 2018 yakni US$126 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Menurut Bank Indonesia, penurunan cadangan devisa pada April 2018 terutama dipengaruhi oleh penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global juga turut mengurangi cadangan devisa.

Simak berita menarik lainnya tentang Jokowi hanya di Tempo.co.

BISNIS

Berita terkait

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

1 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bisa Produksi Dalam Negeri, Militer India Siap Hentikan Impor Amunisi

2 jam lalu

Bisa Produksi Dalam Negeri, Militer India Siap Hentikan Impor Amunisi

Angkatan Bersenjata India berencana menghentikan impor amunisi pada tahun depan karena industri dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

5 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

5 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

6 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

7 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

8 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

9 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

9 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya