Perjanjian Freeport-Inalum Diteken, Siti Nurbaya Ingatkan Hal Ini
Reporter
Chitra Paramaesti
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 12 Juli 2018 20:46 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengharapkan adanya perbaikan pengelolaan limbah di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia. Hal ini khususnya setelah ditandatanganinya head of agreement soal penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke PT Inalum.
Kementerian Lingkungan mencatat ada 48 poin kelemahan Freeport soal pengolahan lingkungan. "Terus kita kontrol, kita ikuti, sudah diselesaikan 35 poin, dan masih tersisa 13," kata Siti Nurbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 12 Juli 2018.
Baca: Sah, Freeport dan Inalum Teken Perjanjian Awal Divestasi Saham
Siti Nurbaya menuturkan dari 13 poin yang belum diselesaikan, ada 7 poin yang saat ini akan rampung. "Tailing yang paling berat," ucap dia. Untuk persoalan tailing, Siti menjelaskan pemerintah sedang melakukan kajian lingkungan hidup karena selama ini tailing dibuang ke sungai.
Adapun terkait perencanaan teknis dalam pengolahan limbah Freeport, Siti menjelaskan masih dalam tahap penyusunan. Dia menginginkan seluruhnya terukur, mulai dari teknologi hingga referensi dan pencapaiannya. "Minggu ini sedang di-appraise, sedang dinilai kawan-kawan," ujar dia.
Baca: Indonesia Kuasai Freeport, Ini Empat Kesepakatan yang Diteken
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan atas penandatangan perjanjian awal ini, harapan pemerintah dapat menjaga iklim investasi. "Di samping memberikan peningkatan pendapatan negara," kata dia.
Untuk mendukung divestasi saham tersebut juga sudah ditandatangani perjanjian antara korporasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018. "Pemda Papua dan Kabupaten Mimika bersama-sama akan memiliki hak saham Freeport sebesar 10 persen," kata Sri Mulyani.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara seperti diamanatkan Undang-undang Minerba, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah melakukan upaya memastikan bahwa pengenaan tarif dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK bisa memenuhi amanat Undang-undang tersebut. Termasuk dengan memastikan tersedianya regulasi bagi semua investor dalam rangka memberikan stabilitas pembayaran kewajiban penerimaan negara.
"Penerbitan regulasi berpedoman pada UU Minerba yang mengatur penerimaan negara secara total lebih besar dari pada penerimaan melalui kontrak karya, penerbitan melalui penerbitan IUPK OP dilakukan sesuai UU yang memberi kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) sebagai pelaku usaha bidang mineral," kata Sri Mulyani.
Baca berita menarik lainnya tentang Freeport hanya di Tempo.co .
