TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Soemarno menyayangkan kecilnya modal awal perusahaan patungan BUMN Fund, PT Bandha Investasi Indonesia, yaitu sebesar Rp 30-40 miliar. Padahal, menurut Rini, kemampuan para pemegang saham perusahaan pengelola dana infrastruktur itu seharusnya lebih besar dari itu.

"Masak, mulainya hanya Rp 30-40 miliar. Keterlaluanlah kalian, malu saya," ujar Rini dalam sambutannya pada pendirian perusahaan itu di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Baca: Rest Area Tol Solo-Ngawi Siap Digunakan untuk Arus Mudik 2018

BUMN yang tergabung dalam perusahaan patungan itu antara lain PT Bahana Kapital Investa (Persero) dan PT Danareksa Capital (Persero) sebagai perusahaan pendiri. Selain itu, ada PT Asuransi Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT ASABRI (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT Taspen (Persero) sebagai pemegang saham.

"Investornya saja Bahana Kapital Investa, Danareksa, dan lainnya, minimal Rp 100 miliarlah," ucap Rini. Dengan demikian, dia berharap, dalam beberapa tahun ke depan, perusahaan pendanaan itu bisa mengelola hingga US$ 10 miliar. "Think big, you are big. Kalian besar."

Baca: Melepas Pemudik Gratis, Menteri Rini Dapat Kejutan Ulang Tahun

Dalam pemaparan yang disajikan Price Water Cooper, perusahaan patungan itu direncanakan didanai sebesar Rp 30-40 miliar oleh perusahaan pendiri, yaitu Bahana dan Danareksa. Dana itu direncanakan masuk dalam 6-12 bulan pertama serta akan dipergunakan untuk mengkaji strategi investasi, mendapatkan pipeline investasi, preferential terms, dan fund raising dari pihak swasta dan asing. Adapun PWC adalah pihak yang ditunjuk sebagai mitra yang mengevaluasi dan mendampingi pelaksanaan pembentukan PT Bandha.

Kementerian BUMN resmi membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola lembaga investasi nonpublik atau disebut BUMN Fund pada Kamis, 28 Juni 2018. Perusahaan ini diberi nama PT Bandha Investasi Indonesia.

Perusahaan patungan itu dibentuk guna mendukung program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Fungsinya, menjembatani antara kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dan para investor potensial, baik dari BUMN maupun perusahaan swasta

Rini mengatakan BUMN Fund terbentuk lantaran anggaran pemerintah dan BUMN tidak cukup untuk membiayai proyek infrastruktur yang mencapai Rp 5.500 triliun. “Jadi diperlukan partisipasi swasta serta investor lain,” ujar Rini.

Rini menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, pemerintah berencana meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen dengan membangun pembangkit, sehingga kapasitas listrik nasional bisa mencapai 71 ribu megawatt (MW) pada akhir 2019. Selain itu, pemerintah menargetkan pengembangan lima pelabuhan utama, memperbesar sepuluh bandara, serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer.

"Melalui skema BUMN Fund ini, Kami meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana, sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat," tutur Rini.