TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kerap melontarkan kritiknya soal perekonomian Indonesia. Bahkan, ia mengatakan telah merangkum sejumlah masalah itu dalam sebuah buku yang ditulisnya sendiri.

Setidaknya ada tiga hal yang dilontarkan bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu soal perekonomian Indonesia.

1. Soal ketimpangan ekonomi

Prabowo menilai ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ia miliki, rasio gini Indonesia saat ini mencapai angka 45. "Artinya, satu persen penduduk Indonesia menguasai 45 persen kekayaan bangsa Indonesia," ujar dia selepas bertemu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Senin, 26 Juni 2018.

Simak juga: Prabowo Juga Kritik Pemerintah Era Orba

Selain itu, berdasarkan data Oxfam dan Internatonal NGO Forum on Indonesia Development (INFID) Prabowo mengatakan aset empat orang terkaya di tanah air bisa setara dengan kekayaan seratus juta orang miskin. Belum lagi, Prabowo menyoroti tanah di Indonesia yang hampir sekitar 80 persennya dikuasai oleh satu persen penduduk Indonesia.

Prabowo menilai kondisi itu sangat tidak sehat mengingat Indonesia memiliki kekayaan komoditas yang melimpah dibanding sejumlah negara Asia lain.

2. Rendahnya harapan hidup

Selain soal ketimpangan, Prabowo juga menyoroti rendahnya harapan hidup di tanah air. Berdasarkan data Persatuan Bangsa-Bangsa harapan hidup di Indonesia hanya berada di peringkat 168 dari 200 negara.

Sehingga, Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup angka harapan hidup, penghasilan rata-rata, dan tingkat pendidikan berada di nomor urut urut 113, hanya sedikit di atas peringkat Palestina. "Pertanyaannya, dengan negara yang kaya raya ini, mengapa negara kita berada di deretan papan bawah?" ujar Prabowo.

Baca: Sri Mulyani Jawab Pernyataan Prabowo soal Utang yang Berbahaya

Sementara Prabowo mengatakan Pendapatan Domestik bruto Indonesia masih berada di peringkat 152. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PDB Indonesia bisa mencapai Rp 15 ribu triliun.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, berbincang dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Istimewa

3. Biaya Pembangunan LRT Terlalu Mahal

Prabowo menyinggung biaya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang menurutnya terlalu mahal. Prabowo menjelaskan, pembangunan LRT Palembang yang panjangnya 24 kilometer dengan biaya Rp 12 triliun itu tergolong sangat boros, “Itu terlalu banyak penggelembungannya,” kata dia dalam acara Halal Bihalal di Rajawali Grand Ballroom Palembang, Kamis 21 Juni 2018.

Dia membandingkan pembangunan LRT di negara Eropa, untuk biaya pembangunan LRT per 1 kilometernya menggunakan dana US$ 8 juta saja. “Kita bandingkan dengan di sini, biaya pembangunan mencapai 40 juta dolar per 1 kilometer,” kata dia.

Dengan perbandingan itu, ia menegaskan pembangunan LRT tersebut dinilai terlalu banyak penggelembungan. “Selisih biaya pembangunan di Eropa mencapai 32 juta dolar, kalau dirupiahkan mencapai Rp 44 miliar, itu per 1 kilometer saja,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kalau ditotal 24 kilometer maka lebih besar lagi pembiayaan karena penggelembungan. “Dana itu sangat besar bagi masyarakat, bisa membangun rumah sakit, sekolah atau kebun-kebun rakyat,” lanjutnya.

4. Utang negara yang berbahaya

Prabowo mengatakan, berdasarkan data lembaga pemeringkat Moody’s, bahwa Indonesia merupakan negara paling berisiko dari sisi utang di Asia bersama India.Prabowo menyebut total utang Indonesia, jika utang pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta digabung, mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun.

“Bloomberg mengutip situasi ekonomi Indonesia risky, berbahaya. Paling berbahaya karena utangnya,” ucapnya.

Atas pernyataan itum Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlu ada perbandingan yang setara ihwal utang tersebut. Dalam perkara tersebut ia mengatakan hutang Rp 9 ribu triliun itu tak bisa dilepaskan dengan PDB Indonesia yang mencapai Rp 15 ribu triliun.

Menurut Sri Mulyani pemerintah mengelola APBN. Sri Mulyani mengatakan posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Nilai utang tersebut menurut Sri Mulyani seharusnya dibandingkan dengan seluruh PDB. Data Kemenkeu rasio utang terhadap PDB hingga Mei 2018, yaitu 29,58 persen.

"Jadi kalau membahas ya harus konsisten, kalau utang korporasi ya dibandingkan dengan volume korporasinya, kalau utang BUMN ya BUMN terhadap total aset maupun total revenuenya, kalau rumah tangga ya terhadap rumah tangga," ujar Sri Mulyani.

Baca berita lainnya tentang Prabowo di Tempo.co.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO