TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan segera memulai program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran, untuk mencegah terulangnya tragedi kecelakaan kapal di Danau Toba. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan kegiatan tersebut akan mulai dilakukan pada hari Senin, 25 Juni 2018.

“Dalam program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran ini, ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan,” kata Wahju dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 25 Juni 2018.

Simak: KM Sinar Bangun Ditemukan di Kedalaman 450 Meter Danau Toba

Hal pertama yang akan dilakukan, kata dia, yaitu melakukan rampcheck kepada seluruh kapal yang beroperasi di Danau Toba. Wahju menjelaskan ada beberapa perubahan kapal yang harus dilakukan oleh para operator, seperti larangan adanya top deck di kapal dan kursi kapal harus terpasang secara paten. “Harus paten agar tidak goyang-goyang,” tutur dia. Selain itu, tralis-tralis yang berada di belakang jendela harus dibongkar agar tidak menyulitkan penumpang jika terjadi sesuatu.

"Tapi sekali lagi belum ada tindakan hukum, sifatnya kalau memang ada penyimpangan akan diberikan imbauan peringatan agar itu diperbaiki," ucap dia.

Simak: Tragedi Danau Toba, Pengusaha Transportasi Aman Itu Tak Murah

Lebih lanjut, ia menjelaskan Kementerian Perhubungan juga akan membagikan total 5.000 life jacket gratis kepada operator kapal motor yang akan dilakukan secara bertahap. Dalam tahap pertama ini, life jacket yang diberikan berjumlah sekitar 600 buah.

"Kami berharap, semua kapal yang di Danau Toba ini memang dilengkapi dengan life jacket yang cukup. Karena ketentuannya memang jumlahnya harus 125 persen dari jumlah penumpang yang diangkut," tutur dia.

Simak: Tragedi Danau Toba, BMKG Beri Peringatan 30 Menit Sebelumnya

Terakhir, kegiatan yang akan dilakukan dalam program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran ini adalah memberikan pelatihan atau diklat singkat kepada operator kapal dan petugas keselamatan pelayaran.

“Jadi mereka yang belum punya sertifikat kecakapan, akan kita buat diklat singkat di Danau Toba ini. Termasuk para petugas Dinas Perhubungan yang nanti bertanggung jawab dalam bidang keselamatan pelayaran,” ucap dia. Sehingga petugas tersebut memiliki legalitas yang resmi sebagai petugas yang mengawasi keselamatan pelayaran.