BPK: Jawa Barat yang Pertama Raih 7 Kali Opini WTP Beruntun

Senin, 28 Mei 2018 16:11 WIB

Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dan anggota dalam rangka Penyampaian Laporan IHPS II Tahun 2017 di Istana Merdeka, Jakarta, 5 April 2018. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp65,91 miliar. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, lembaganya memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat 2017 yang diserahkan hari ini, Senin 28 Mei 2018, pada DPRD Jawa Barat.

“Memang capaiannya begitu, kita sih menggambarkan apa yang dilaporkan. Sudah 7 kali dapat WTP Jabar,” kata dia setelah Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin, 28 Mei 2018.

Baca juga: BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan DKI 2017

Moermahadi mengatakan, baru Jawa Barat yang mendapat opini WTP 7 kali berturut-turut. Jawa Timur sempat 6 kali berturut-turut meraih opini WTP.

Moermahadi mengatakan, masih ada catatan yang diberikan auditor BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat tersebut kendati mendapat opini WTP. Menurut dia, laporan keuangan tidak mungkin sempurna.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sudah memulai sejak 2009 sebelum akhirnya mendapat opini WTP dari BPK pertama kali tahun 2012 untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat 2011. Dia memulai dengan menambah akuntan. Dari jatah CPNS Jawa Barat tahun 2009-2010 separuhnya untuk akuntan.

“Dari jatah 160 CPNS yang baru, Jabar minta 80 akuntan. Disetujui 40 (akuntan). Sampai kaget BKN kenapa separuhnya untuk akuntan? Saya bilang waktu itu, kita diminta laporan keuangan bagus, harus ada SDM yang mengelolanya yaitu akuntan,” kata dia.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Amran Syifa mengatakan, kualitas laporan keuangan Jawa Barat tahun ini umumnya lebih baik. “Relatif lebih baik,” kata dia.

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya