TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pertanian Anton Apriantono mempertanyakan desakan pembentukan Direktorat Jenderal Veteriner di departemenya. Bahkan, ia mengaku sangsi bahwa itu solusi yang baik."Apa itu solusinya, kan struktur bukan hanya di pusat. Tapi pasti kembali lagi ke daerah," katanya kepada Tempo ketika dihubungi kemarin di London, Inggris.Anton lantas menyerahkan persoalan penambahan eselon I itu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. "Tanya kepada Menpan saja, lah. Apapun yang saya katakan pasti salah."Senin lalu, sekitar 300 aktivis Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI) unjuk rasa di kantor Departemen Pertanian, Jakarta, untuk mendesakkan pembentukan direktorat jenderal veteriner. Aksi itu didukung oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ketua IMAKAHI Iwan Berri Prima berpendapat, Balai Besar Penelitian Veteriner di Bogor masih berstatus eselon II di bawah Direktorat Jenderal Peternakan. Jika direktorat jenderal terbentuk, kebijakan tentang kesehatan hewan dapat ditetapkan segera. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Wiwiek Bagja membenarkan peran profesi kedokteran hewan belum optimal karena pengambil kebijakannya bukan dokter hewan. Namun, pembahasan usulan itu baru tuntas dibahas akhir Desember nanti. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ato Suprapto mengatakan kendala yang menghambat pembentukan direktorat antara lain, departemennya mempunyai pejabat eselon I terbanyak dibanding departemen lainnya. "Kami memiliki 12 orang pejabat eselon I," ucapnya menjawab IMAKAHI.Sebelumnya, Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Darminto menyatakan akan berjuang dengan jalur politik dan massa agar balai yang dipimpinnya tak berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Departemen Pertanian. Pernyataan keras ini disampaikan dalam sebuah acara di hadapan para peneliti Balai Besar Penelitian Veteriner pada 29 November 2006. Para staf peneliti di Balai Besar Penelitian Veteriner mengaku tak tahu menahu unjuk rasa IMAKAHI. Mereka pun mengaku tak pernah mengusulkan pembentukan direktorat jenderal veteriner.Staf Peneliti Mikrobiologi, Adin Priadi, menuturkan tanpa direktorat jenderal penanganan persoalan hewan juga bisa dioptimalkan. "Asal yang diberi wewenang menangani kasus kesehatan hewan betul-betul yang kompeten," ujarnya kepada Tempo Selasa lalu. Ia curiga desakan pembentukan direktorat veteriner hanya untuk gengsi. "Apakah jika ditjen ini terbentuk masalah itu akan segera selesai?"Adin bahkan menyatakan tak melihat urgensi pembentukan direktorat jenderal veteriner. Ia juga menyayangkan tindakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang mendukung aksi IMAKAHI. Menurut dia, perhimpunan dokter hewan mengutamakan peningkatan kemampuan profesi anggotanya.Ia mengkhawatirkan ada unsur politis dalam desakan pembentukan direktorat jenderal veteriner. Jika desakan dikabulkan, akan ada penambahan dana, jabatan, dan proyek baru di Departemen Pertanian. Adin bahkan melihat ada persaingan antara bidang peternakan dan kedokteran hewan dalam penempatan jabatan di direktorat jenderal nantinya.Sahala Lumbanraja | Aguslia Hidayah