TEMPO Interaktif, Jakarta:Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, iklim investasi di Indonesia kian memburuk pada tahun lalu. Akibatnya, tingkat resiko negara ini terpuruk ke urutan buncit di antara negara-negara lainnya di dunia bahkan di Asia Tenggara. Padahal, perbaikan iklim investasi akan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan membantu upaya pengurangan kemiskinan. Pemerintah harus bergerak sekarang sebelum pemilihan umum mengalihkan perhatian para politisi atau menggoda mereka untuk mengambil langkah-langkah yang populer tetapi merugikan seperti yang baru-baru ini terjadi dalam bidang perdagangan, kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer di kantor Bank Dunia Jakarta, Kamis (16/1). Laporan Bank Dunia menyebutkan Indonesia merupakan negara yang mengalami penurunan investasi asing yang paling tajam dibanding negara-negara berkembang lainnya. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporannya mengenai investasi dunia pada tahun lalu menempatkan Indonesia pada urutan ke-138 dari 146 negara. Selain itu, negara ini juga dinilai sebagai wilayah yang lebih beresiko sebagai tempat untuk berbisnis dibanding negara-negara tetangganya seperti Filipina, Thailand dan Malaysia. International Country Risk Group (ICRG) hanya memberikan nilai 4,5 dalam skala 12 bagi iklim investasi di Indonesia pada Agustus lalu. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang mendapat nilai 8,5, Korsel dengan nilai 9, dan Filipina dengan nilai 10. Padahal, pasca tragedi WTC sekitar September 2001 ICRG masih memberikan nilai yang lebih tinggi yakni 7,5 walaupun Indonesia masih menempati urutan terbawah. Tidak hanya itu, rendahnya investasi Jepang di Indonesia membuat tingkat investasi juga semakin melorot. Investasi Jepang di Indonesia hanya mencapai 5% dalam sembilan bulan pertama tahun lalu. Padahal, investasi negeri matahari terbit itu sempat mencapai 21% pada 1996 dan 1997 silam. Selain itu, sektor-sektor kunci investasi seperti pertambangan dan eksplorasi juga mencapai titik nadir. Setelah mencapai puncaknya pada 1996 yakni sebesar US$ 160 juta, investasi di sektor itu saat ini hanya sebesar US$ 20 juta. Menurut Steer, iklim yang buruk itu disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya birokrasi yang bertele-tele dan rawan korupsi, beban pajak yang berlebihan, ketidakpastian peraturan tenaga kerja, dan sistem hukum yang lemah. Kekhawatiran juga bertambah pasca peledakan bom di Bali. Namun kekhawatiran itu sedikit terobati karena pemerintah bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus bom bali serta dengan cepat memberikan stimulus fiskal untuk Bali. Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Bert Hofman mengatakan pertumbuhan ekonomi terhambat akibat investasi yang rendah. Namun ia berharap tindakan yang cepat seperti yang ditunjukkan pemerintah dalam mengatasi masalah Bali juga dapat ditunjukkan untuk masalah investasi. Prediksi bahwa perekonomian Indonesia akan lebih memburuk setelah peristiwa di Bali ternyata tidak sepenuhnya terbukti, kata dia. Ia juga yakin stimulus fiskal dalam APBN tidak akan mempengaruhi defisit anggaran. Defisit untuk 2003 akan lebih rendah dari 2002, kata dia. Kendati demikian pemerintah disarankan pemerintah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan investasi. Pertama, mengurangi birokrasi dan urusan formal yang bertele-tele. Mulai dari persetujuan investasi sampai ke administrasi perpajakan dan bea cukai, tegas Hofman. Kedua, memastikan peraturan-peraturan tenaga kerja. Ketiga, mengatasi keruwetan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keempat, pemerintah juga diminta meningkatkan investasi dalam bidang transmisi dan memulihkan kelayakan finasial untuk mencegah krisis tenaga listrik. Kelima, melanjutkan penyerahan aset-aset negara kepada sektor swasta. Menurut Hofman, perusahaan yang telah diprivatisasi akan memiliki banyak ruang untuk memperbaiki produktivitas negara ini. Steer menekankan kalangan swasta ataupun investor asing pada hakekatnya hanya membutuhkan kebijakan yang pasti dari pemerintah. Begitu ada visi yang jelas dari pemerintah para investor akan merespon dengan cepat, kata mantan mantan Direktur Bank Dunia untuk Vietnam ini. Contohnya, kata dia, pengesahan undang-undang migas. Dia optimis pengesahan undang-undang itu akan segera mengundang investor untuk datang ke Indonesia. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)