TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan 10 prioritas nasional Making Indonesia 4.0 yang merupakan sebuah peta jalan (roadmap) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi. "Melalui inisiatif revolusi industri keempat, ini (industri 4.0) sesuatu yang tidak bisa kita hindari," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam dialog Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 24 April 2018.

Prioritas pertama, kata Airlangga, adalah perbaikan alur aliran material. Airlangga mengatakan perlunya memperkuat produksi material sektor hulu, misalnya 50 persen bahan baku petrokimia masih impor.

Baca: Dampak Revolusi Industri, Jokowi Pilih Hasil Riset Optimistis

Prioritas kedua, mendesain ulang zona industri. Caranya dengan membangun peta jalan zona industri nasional dan mengatasi permasalahan yang dihadapi beberapa zona industri.

Ketiga, akomodasi standar sustainability. "Kesempatan daya saing melalui tren sustainability global seperti EV, biofuel, dan energi terbarukan," ujar Airlangga.

Keempat, memberdayakan 3,7 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui teknologi. Misalnya, e-commerce UMKM dan pendanaan teknologi.

Kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Menurut Airlangga, infrastruktur jaringan 4G cukup untuk pengembangan ekonomi digital. Karenanya, perlu dibangun jaringan dan platform digital, seperti jaringan 4G menjadi 5G, fiber optic, dan data center.

Keenam, menarik investasi asing dengan target perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi. Ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Caranya, mendesain kembali kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan era industri 4.0.

Prioritas kedelapan adalah pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan sentra research, development and demonstration (R&D&D) oleh pemerintah, swasta, publik, dan universitas.

Adapun prioritas kesembilan dalam mewujudkan revolusi industri keempat adalah menerapkan insentif investasi teknologi, yakni pembebasan pajak (tax exemption) atau subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan. Dan yang terakhir, kesepuluh, harmonisasi aturan dan kebijakan.