TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas dengan topik mengevaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 April 2018. Jokowi meminta jajarannya memastikan eksekusi program dan proyek strategis nasional, yang sudah direncanakan, mulai dikerjakan tahun ini.

"Saya minta diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya kemiskinan dan menekan ketimpangan," kata Jokowi.

Baca juga: Ini Rencana Darmin Sebelum 'Drop' Proyek Strategis Nasional

Karena itu, kata Jokowi, PSN harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan daerah, misalnya tol laut. Jokowi berharap program tersebut benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat, khususnya yang berada di daerah kepulauan.

Selain itu, Jokowi menekankan agar komunikasi publik ditingkatkan supaya rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan pemerintah dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan begitu, muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, mengawasi, memantau langsung pelaksanaan proyek yang ada, serta menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai.

Jokowi juga mengingatkan kepada para menteri dan jajarannya bahwa pembiayaan proyek strategis nasional tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, perlu ada model-model pembiayaan alternatif dan kreatif yang menarik minat investor membiayai PSN.

"Dalam pelaksanaannya, saya minta jangan semua dilakukan BUMN (badan usaha milik negara), jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta-swasta yang berada di daerah di mana proyek dikerjakan," ujarnya.

Dalam sidang kabinet paripurna pada 12 Februari lalu, Jokowi memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan evaluasi, melihat satu per satu pelaksanaan proyek strategis nasional hingga awal 2018. Jokowi ingin mengetahui proyek mana saja yang bisa dieksekusi, dilaksanakan, dan yang belum rampung pada 2017. Untuk proyek yang belum selesai, Jokowi menargetkan pekerjaan itu sudah harus rampung tahun ini.