TEMPO.CO, BANDUNG—Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, pemerintah Jawa Barat merencanakan mencoba jalan berbayar di sejumlah ruas jalan di Margonda, Kota Depok. “Jalan di Margonda itu macet, panjang lagi. (Selanjutnya) dengan di Bekasi , tapi akan dilihat dulu karena kalau terlalu banyak simpang susah juga (penerapannya),” kata dia pada Tempo, Jumat, 6 April 2018.

Eddy mengatakan, pemerintah Jawa Barat serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP (Electronic Road Pricing). “ERP itu tujuannya menekan kemacetan dengan menaikkan (biaya), semacam tol juga, kalau orang mau masuk ke jalan itu dia harus berpikir harus bayar,” kata dia.

Simak: Jawa Barat Akan Terapkan Jalan Berbayar Elektronik

Eddy mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia. “Kapsch ini bergerak di bidang instrumentasi transportasi. Misalnya perangkat untuk mengolah, yang kita kerjasamakan, yaitu mengeloa ERP, Electronic Road Pricing,” kata dia.

Menurut Eddy, isi kesepakatan kerjasama antara Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan PT Alita, partner lokal Kapsch Trafficomm tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat. “Hasil studi itu akan dijadikan bahan Dinas Perhubungan untuk melelang siapa yang bisa menerapkan itu,” kata dia.

Eddy mengatakan, Kapsch Trafficomm juga yang melakukan studi penerapan ERP di DKI Jakarta. “Kapsch sebetulnya sudah melakukan studi di DKI, di Jalan Sudirman, tapi mereka belum ada keputusan tentang hasil pelelangan penerapan ERP ini,” kata dia.

Eddy mengatakan, sistem ERP itu bekerja dengan merekam kendaraan-kendaraan yang sudah dipasangi perangkat tertentu ketika melintasi jalan berbayar. “Di jalan itu dibuat gate-entry, di situ ada kamera. Setiap yang lewat, (kendaraannya) sudah dilengkapi dengan alat, di tempel di kaca. Kemudian ketika lewat, sinyalnya akan bunyi. Otomatsi semacam pulsa namanya akan jalan, nah kalau habis, masih bisa jalan tapi nanti ditagihkan di belakang. Mungkin ada sanksi atau apalah,” kata dia.

Menurut Eddy, pemerintah Jawa Barat menargetkan sistem ERP itu sudah bisa dipergunakan tahun 2019. “Studi sejak Maret. September selesai, langsung kita lelang,” kata dia.

Eddy mengatakan, sistem ERP tersebut diharapkan dapat menekan kepadatan lalu-lintas dengan membebankan biaya terhadap pengguna jalannya. Dia berharap, peralatan ERP yang akan dipasang di Jawa Barat nanti bisa dipergunakan juga untuk sistem ERP yang akan dipergunakan di Jakarta. “Kapsch juga ikut lelang di Jakarta, dia bikin studi itu juga. Dia ikut lelang tapi belum ditetapkan oleh pusat. Teknologi ini bukan satu-satunya, di luar negeri juga ada yang lain,” kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik membenarkan ruas jalan di kawasan Margonda di Kota Depok yang saat ini tengah dikaji menjadi jalan berbayar di Jawa Barat. “(Di Margonda itu) sebagian jalan nasional, dan sebagian jalan provinsi,” kata dia lewat pesan tertulisnya pada Tempo, Jumat, 6 April 2018.