TEMPO.CO, Pontianak - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Singkawang mengusulkan perekrutan 800 CPNS 2018 untuk tenaga fungsional di bidang kesehatan dan pendidikan, serta teknis.

"Kita telah mengajukan sebanyak 800 formasi ke pemerintah pusat," kata Kepala BKPSDM Hamidi, Jumat, 23 Maret 2018.

Baca juga: Menteri PANRB Bocorkan Tanggal Tes Penerimaan CPNS 2018

Menurut dia, informasi mengenai pembukaan CPNS itu baru diketahuinya melalui media. "Jadi baru sebatas media sosial, tapi informasi resmi dari Pemerintah Pusat terkait akan dicabutnya moratorium penerimaan CPNS sampai hari ini memang belum ada," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengusulkan perekrutan CPNS baru karena tenaga fungsional kesehatan dan pendidikan selalu berkurang setiap tahunnya.

"Sehingga untuk komposisi yang diajukan sekitar 800 formasi tadi, 80 persen merupakan tenaga medis dan guru sisanya 20 persen untuk tenaga teknis lainnya," ungkapnya.

Jika ada pembukaan CPNS, maka ia akan dipanggil untuk memberikan secara rinci formasi sesuai dengan regionalnya yang saat ini Kalbar masuk regional V bersama Provinsi Lampung dan DKI Jakarta.

Untuk menanggulangi kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan lantaran belum dibukanya penerimaan CPNS, instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan RSUD dr Abdul Aziz Singkawang melakukan perekrutan tenaga kontrak.

"Misalnya Dinas Pendidikan mengangkat guru kontrak setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota, meskipun status yang disandang sebagai tenaga kontrak tapi itu tidak cuma-cuma karena akan ada imbalan berupa honor," tuturnya.

Lantaran, status mereka adalah tenaga kontrak, maka mereka tidak berhak menuntut diangkat menjadi CPNS 2018. "Status mereka merupakan status kontrak yang kontraknya selama satu tahun, kalau memang masih diperlukan, maka statusnya diperbarui lagi atau diperpanjang," katanya.

ANTARA