Panglima TNI Usul ke Menkeu Tunjangan Prajurit Naik 57 Persen

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 20 Maret 2018 19:52 WIB

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengunjungi warga yang terdampak gizi buruk dan campak di Asmat, Papua, 1 Februari 2018. Dok: Puspen TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, telah mengusulkan kepada menteri keuangan agar menaikkan tunjangan prajurit sekitar 57 persen.

Ia sudah menyampaikan kepada menteri keuangan tentang perlunya tunjangan untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan tunjangan kinerja prajurit dinaikkan, kata Panglima saat memberikan arahan kepada 1.500 prajurit TNI di Markas Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Sukoharjo, Selasa, 20 Maret 2018.

"Mudah-mudahan pada pertengahan tahun ini, atau awal 2019 sudah ada berita tunjangan kinerja prajutit TNI dinaikkan sekitar 57 persen," kata Panglima yang disambut tepuk tangan para prajurit TNI.

Menurut Panglima, TNI berkeinginan tunjangan Babinsa tersebut bisa sama dengan tunjangan Bintara Pembinanaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

"Informasinya 2018 akan dikeluarkan belanja barang untuk Babinsa guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak sepeda motor untuk kegiatan operasional di wilayahnya," kata Panglima.

Selain itu, Panglima mengatakan pembangunan rumah untuk prajurit juga terus diperbanyak. Untuk prajurit TNI AD, yang sebelumnya 6 ribu unit sekarang menjadi 10 ribu unit per tahun. Untuk TNI AL dari 2 ribu menjadi 3 ribu, dan prajurit TNI AU mendapat seribu rumah.

Panglima TNI menyinggung juga terkait persepsi publik terhadap TNI cukup tinggi. Kinerja TNI saat ini telah diakui oleh masyarakat luas. Hal ini, terbukti dari beberapa lembaga survei yang telah menempatkan institusi TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya publik sejak 2015 hingga sekarang.

"Survei itu menunjukkan bahwa prestasi TNI diakui, dan untuk meraih itu tidak mudah, dengan bekerja keras dan dipersiapkan dengan baik," kata Panglima TNI.

Berita terkait

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

6 jam lalu

LPEI Ekspor sampai Belanda dan Korea Selatan lewat Desa Devisa Gula Aren Maros

LPEI melalui Desa Devisa Gula Aren Maros mengekspor gula aren ke Belanda dan Korea Selatan.

Baca Selengkapnya

Sederet Kasus Anggota TNI Bunuh Warga Sipil, Terakhir Terjadi di Nias dan Makassar

8 jam lalu

Sederet Kasus Anggota TNI Bunuh Warga Sipil, Terakhir Terjadi di Nias dan Makassar

Berikut sederet kejadian anggota TNI bunuh warga sipil. Terakhir Kopti SB personel TNI AL menembak pemuda RS, umur 18 tahun, di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

15 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

17 jam lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

17 jam lalu

Pemerintah Serap Rp 7,025 Triliun dari Lelang Surat Utang SBSN

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,025 triliun dari pelelangan tujuh seri surat utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

2 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

4 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

5 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

5 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

5 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya