TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa melakukan penandatangan kesepahaman bersama (MoU) pola kemitraan program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), yang melibatkan 102 kabupaten dan 68 perusahaan. Acara berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) dan Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 8 Maret 2018.

“Ada 200 lebih kerja sama Prukades yang investasinya diperkirakan sekitar Rp 47 triliun," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dalam rilis yang diterima Tempo.

Model Prukades diyakini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Model tersebut, kata Menteri Eko, menghubungkan desa dengan dunia usaha dan sektor perbankan.

Program ini, menurut Eko, merupakan satu dari empat program prioritas dari Kementerian Desa. Sejumlah kementerian turut memberikan dukungan bagi para pengusaha maupun perbankan agar menjadi lebih mudah masuk desa.

Melalui Prukades, kata Eko, kementeriannya memfasilitasi desa yang diwakili pemerintah kabupaten. Teknisnya, lewat forum bisnis para bupati bertugas menentukan produk unggulan untuk ditawarkan ke dunia usaha dan perbankan, serta kenenterian terkait.

Di sinilah perbankan diharapkan akan memberikan bantuan permodalan ataupun pelatihan kepada petani. Begitu pula dengan kementerian terkait akan membantu memberikan dukungan. Salah satunya menata infrastruktur desa yang mendesak dibenahi.

"Seperti Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang akan membantu akses jalan dengan membangun jalan ataupun jembatan, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan bibit, pupuk dan traktor secara gratis. Ini saling bersinergi dalam membangun desa," kata Menteri Eko.

Kondisi desa selama ini, kata Eko, sulit berkembang karena masyarakatnya yang mayoritas petani tidak sanggup meningkatkan skala ekonomi karena minimnya sarana pascapanen. Lewat Prukades, masalah tersebut diharapkan teratasi. “Masyarakat desa nantinya tidak perlu pusing memikirkan pasarnya atau sarana pascapanennya”.

Menteri Eko menambahkan, tujuan pengembangan Prukades adalah menggenjot pemasaran produk unggulan desa, mendongkrak produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melipatgandakan produk komoditas pertanian, serta memaksimalkan nilai ekonomi lahan perdesaan.