PSI Jumpa Jokowi, Menteri Luhut: Siapa Saja Boleh Jumpa Presiden

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Martha Warta

Senin, 5 Maret 2018 14:56 WIB

Presiden Jokowi dilatih oleh Abed, seorang pelatih tinju dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina). Sebelum latihan dimulai tangan Jokowi terlebih dahulu dibebat kain (boxing hand wrap) sebelum kemudian menggunakan sarung tinju warna merah. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak mau berkomentar banyak soal laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin ke Ombudsman ihwal pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Luhut mengatakan belum melihat laporan tersebut. Namun, menurut dia, siapapun boleh menemui Jokowi. "Siapa saja yang datang ke presiden ya boleh-boleh saja," katanya di sela-sela sosialisasi aturan ganjil-genap di Pintu Tol Bekasi Barat, Senin, 5 Maret 2018.

Baca: Jokowi-PSI Bahas Politik di Istana, Johan Budi: Hal yang Biasa

ACTA menduga terdapat pelanggaran administrasi dalam pertemuan antara Jokowi dan PSI karena membicarakan strategi pemenangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 di Istana Negara. Novel Bamukmin mengatakan pertemuan tersebut menggunakan fasilitas negara yakni Istana Negara untuk kepentingan pribadi.

Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Tsamara Amany mengunjungi Istana Negara bertemu Presiden Jokowi pada Kamis, 1 Maret 2018. Dalam pertemuan itu, Grace mengatakan membicarakan strategi pemenangan Pemilu 2019 bersama Jokowi.

Grace juga mengaku membicarakan soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Dia menyebut bahwa PSI akan tetap mendukung Jokowi siapapun calon wakil presidennya.

Kemarin, Wakil Ketua Komisi Ombudsman Lely Pelitasari mengatakan pihaknya akan mendalami dugaan pelanggaran tersebut. Namun dia mengatakan, Ombudsman harus mengkonfirmasi terlebih dahulu baik pada Jokowi maupun PSI mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan itu.

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

6 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya