Jokowi Minta Pembagian Rastra Dipercepat, Bulog Akan Kalang Kabut

Jumat, 2 Maret 2018 19:40 WIB

Presiden Jokowi memberikan sambutan ketika meresmikan pabrik PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Bekasi, 27 Februari 2018. Presiden mengatakan, peresmian pabrik ini merupakan realisasi investasi guna meningkatkan produksi industri farmasi. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta distribusi bantuan beras sejahtera (rastra) pada Maret 2018 dilakukan di awal bulan. Normalnya, distribusi beras berlangsung pada pertengahan hingga akhir bulan.

Permintaan itu disampaikan Presiden saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya siang tadi. Dia ingin memastikan bantuan beras diterima masyarakat lebih cepat. "Walaupun artinya Bulog harus kalang kabut mengisi (pasokan beras)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai bertemu dengan Presiden di Kompleks Istana Negara, Jakarta, 2 Maret 2018.

Baca: Jokowi Minta Jatah 20 Persen Beras Impor Malaysia

Meski diperkirakan bakal kalang kabut, Darmin menyatakan Bulog siap bekerja semaksimal mungkin. Dia menuturkan, Bulog menyanggupi distribusi rastra bisa dilakukan pada pertengahan Maret.

Menurut Darmin, Bulog memiliki stok beras sebanyak 700 ribu ton. Alokasi untuk rastra sebesar 130 ribu ton per bulan. Sisanya digunakan Bulog untuk operasi pasar.

Advertising
Advertising

Bantuan rastra dari pemerintah saat ini dibagi menjadi dua bentuk. Selain bantuan beras langsung, pemerintah mulai membagikan bantuan rastra dalam bentuk non tunai melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tahun ini, Pemerintahan Jokowi akan mengkonversi bantuan rastra untuk 10 juta penerima menjadi BPNT secara bertahap. Penerima bantuan tak lagi menerima beras melainkan uang dalam bentuk kartu. Mereka bisa berbelanja beras dan telur dengan kartu berisi Rp 110 ribu per bulan itu di e-warong.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya