Kecelakaan Kerja Becakayu, Ini Hasil Evaluasi Komite Konstruksi

Rabu, 28 Februari 2018 21:43 WIB

Petugas Laboratorium Forensik mencukur besi ulir konstruksi tiang Tol Becakayu, yang ambruk di Jalan Panjaitan, Jakarta Timur, 22 Februari 2018. Petugas menghentikan kegiatan untuk beristirahat siang. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Keselamatan Konstruksi merilis hasil evaluasi terhadap proyek konstruksi layang (elevated) yang sebelumnya diberhentikan sementara oleh pemerintah menyusul kecelakaan kerja di proyektol Becakayu.

Ketua K3 Syarif Burhanuddin menyampaikan dua poin dari hasil evaluasi yang telah dilakukan selama sembilan hari ini, yakni temuan penyebab terjadinya kecelakaan dan rekomendasi.

Baca juga: Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Robohnya Bekisting Tol Becakayu

"Penyebab kecelakaan konstruksi lebih banyak terjadi karena subkon (subkontraktor). Hubungan mainkon (kontraktor utama) dan subkon harus jadi satu dan tidak dilepas," kata Syarif di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

Syarif berujar, seluruh Direktur Operasi BUMN Karya harus mengundang subkontraktor-subkontraktornya untuk melakukan komitmen K3, baik terkait peralatan, material, dan tenaga kerja.

Advertising
Advertising

Namun dari hasil pemeriksaan K3, personel yang bekerja di subkontraktor tidak melewati proses screening kompetensi oleh kontraktor utama, misalnya terkait Surat Izin Operator (SIO). Personel juga belum tentu mendapatkan pelatihan keahlian.

"Komitmen-komitmen yang sudah tertuang akan dilakukan pengecekan ke lapangan, bagaimana penyedia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipaparkan," kata Syarif.

Temuan penyebab kecelakaan konstruksi selanjutnya yakni terkait dengan pengawasan. Syarif mengatakan pengawasan sedianya tidak hanya dilakukan oleh konsultan pengawas, tetapi menyeluruh oleh pengguna jasa/investor dan bahkan kontraktor.

Namun, hasil investigasi menemukan bahwa konsultan pengawas tidak memiliki peran dan apapun rekomendasinya tidak didengar oleh subkontraktor di lapangan. Adapun penyelidikan kepolisian menemukan bahwa konsultan tidak memberikan persetujuan (approval) sebelum pekerjaan dilaksanakan.

"Kelemahan konsultan pengawas pekerja di lapangan kelelahan, tidak ada yang mengawasi dan yang menyetujui," tuturnya.

Dari evaluasi dan temuan tersebut, K3 merekomendasikan agar dilakukan pelatihan pengawas melalui subkontraktor. Subkontraktor, kata Syarif, diminta melaporkan jika ada pengawas yang dirasa kurang kompeten. Selain itu, pengguna jasa atau investor juga diminta ikut mengawasi agar turut bertanggung jawab terhadap segala peristiwa yang terjadi kemudian.

K3 juga merekomendasikan agar kontraktor lebih memperhatikan kondisi pekerja, baik dari segi fisik maupun kesejahteraan. Syarif menuturkan, hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam percepatan pembangunan infrastruktur saat ini.

"Mereka bekerja overtime dan kesejahteraan pekerja juga harus diperhitungkan. Direktur Operasi para perusahaan BUMN karya harus memperhatikan kesejahteraan pekerjanya," ujarnya.

K3 merekomendasikan dilanjutkannya pembangunan 36 proyek konstruksi layang (elevated) yang sebelumnya diberhentikan sementara. Syarif mengatakan rekomendasi tersebut keluar setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan pengecekan lapangan (site visit).

Pemeriksaan telah dilakukan sejak 20 Februari 2018 dengan evaluasi yang berlangsung setiap hari. K3 sebelumnya menjanjikan evaluasi tak akan berlangsung lebih dari dua pekan. "Akhirnya hari ini genap sembilan hari. Kami menjanjikan tidak lebih dari dua minggu," kata Syarif.

Berita kecelakaan kerja di proyektol Becakayu lain bisa disimak di tempo.co.

Berita terkait

Indonesia Pamer Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

2 hari lalu

Indonesia Pamer Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

Berbagai konsep dan realisasi infrastruktur energi hijau milik Pemerintah Indonesia bakal menampang di World Water Forum ke-10 di Bali.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

11 hari lalu

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Banyuwangi

Kementerian PUPR mulai merevitalisasi Pasar Banyuwangi yang menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan heritage pada pertengahan tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

22 hari lalu

Satgas Sebut IKN Siap Gelar Upacara HUT Ke-79 RI, Sejauh Mana Kesiapannya?

Kementerian PUPR mempercepat pembangunan Bandara Naratetama di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

36 hari lalu

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

KAI Commuter mencatat total pengguna commuter line Jabodetabek selama libur panjang mencapai 1,6 juta orang.

Baca Selengkapnya

BPJT Imbau Pemudik Singgah di Rest Area Maksimal 30 Menit

36 hari lalu

BPJT Imbau Pemudik Singgah di Rest Area Maksimal 30 Menit

BPJT mengimbau pemudik singgah di rest area maksimal 30 menit.

Baca Selengkapnya

Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

46 hari lalu

Otorita Sebut Ada Bandung Bondowoso yang Bangun IKN dengan Shift 24 Jam

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Jaka Santos berseloroh tentang pembangunan IKN yang dikebut Kementerian PUPR.

Baca Selengkapnya

Gedung Ramah Lingkungan untuk ASN di Ibu Kota Nusantara

2 Maret 2024

Gedung Ramah Lingkungan untuk ASN di Ibu Kota Nusantara

Kementerian PUPR siapkan bangunan hijau dan cerdas di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah siapkan 47 tower hijau yang diperu

Baca Selengkapnya

Rekayasa Cuaca untuk Penanganan Banjir Demak, BNPB: 18 Ton Garam Disebar Selama Enam Hari

22 Februari 2024

Rekayasa Cuaca untuk Penanganan Banjir Demak, BNPB: 18 Ton Garam Disebar Selama Enam Hari

Antisipasi banjir di Kabupaten Demak membuahkan hasil, terutama dengan rekayasa cuaca selama enam hari. Tanggul bisa ditambal.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR Tak Sarankan Pembangunan TPA Open Dumping

21 Februari 2024

Kementerian PUPR Tak Sarankan Pembangunan TPA Open Dumping

Kementerian PUPR tidak menyarankan pembangunan TPA open dumping karena mencemari lingkungan.

Baca Selengkapnya

Nilai Investasi di IKN Capai Rp 47,5 Triliun per Januari 2024

27 Januari 2024

Nilai Investasi di IKN Capai Rp 47,5 Triliun per Januari 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp 100 triliun pada 2024.

Baca Selengkapnya