Pemerintah Tunda Pembahasan Aturan Cadangan Minyak
Reporter
Robby Irfany
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Rabu, 28 Februari 2018 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Energi Nasional menyatakan sudah menyelesaikan draf aturan tentang cadangan penyangga energi, seperti minyak, sejak dua tahun lalu. Dewan juga sudah menyerahkan naskah aturan ke pemerintah. Namun, kata anggota DEN Sony Keraf, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan pembahasan regulasi karena dianggap tidak mendesak.
"Kami sudah menyelesaikan draf itu sudah dua tahun. Tapi masih ditahan pemerintah," ujar Sony kepada Tempo, Selasa 27 Februari 2018.
Keputusan pemerintah menahan aturan disepakati dalam rapat DEN. Dalam pertemuan itu, anggota yang berasal dari unsur pemerintah mempertanyakan urgensi pencadangan minyak karena keuangan negara terbatas. Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran yang harus tersedia untuk cadangan penyangga mencapai Rp 30 triliun.
Duit itu digunakan untuk cadangan selama 30 hari. Volume minyaknya mencapai 48 juta barel.
Sony menyayangkan pemerintah yang menahan kebijakan cadangan energi. Padahal harga minyak saat ini cenderung lemah jika dibanding tahun 2013 lalu. Dia juga memprediksi keputusan mencadangkan minyak akan sulit dibuat pemerintah karena kebutuhan anggarannya semakin besar.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Susyanto membenarkan cadangan penyangga belum mendesak. Pasalnya, pemerintah masih membutuhkan dana untuk keperluan lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial. Meski begitu, dia menyatakan cadangan penyangga tetap penting.
"Memang penting. Tapi harus ditimbang, uang menganggur segitu besar, sementara kejadian itu belum tentu," tutur dia.
Penundaan kebijakan cadangan minyak bukan sekali terjadi. Pada tahun 2015, Menteri Energi Sudirman Said batal meneruskan usulan ini karena ketiadaan infrastruktur. Padahal, pengadaan cadangan adalah rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri yang dibentuk Sudirman sendiri.
Dalam rekomendasinya, tim juga memandang pemerintah perlu membiayai pembelian minyak mentah ataupun bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar untuk cadangan nasional. Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki cadangan penyangga. Jauh tertinggal dibanding negara lain seperti Turki (90 hari), Amerika Serikat (137 hari), bahkan Estonia (283 hari). Badan Energi Internasional (IEA) mewajibkan Indonesia memiliki cadangan penyangga minimal 90 hari.
Tahun berikutnya, Sudirman mengumumkan usulan anggaran Rp 800 miliar untuk cadangan strategis dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan 2016. Duit berasal dari cadangan anggaran Kementerian Energi sebesar Rp 1,6 triliun. Uang segitu rencananya bakal dipakai untuk membeli 1,6 juta barel minyak. Volume setara dengan konsumsi minyak sehari.
Cadangan, kata Sudirman kala itu, hanya bisa dipakai jika negara berstatus krisis dan darurat energi. Status, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, hanya bisa ditetapkan oleh Presiden. Sayangnya, usulan kandas karena belum ada aturan teknisnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan tarik ulur kebijakan menandakan pemerintah tidak berkomitmen dalam ketahanan energi nasional. Padahal, cadangan minyak adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
"Pemerintah jangan mementingkan untung rugi jangka pendek. Karena pemerintah bukan badan usaha," tuturnya.
