Jokowi Ingatkan Pemda Pangkas Perizinan yang Hambat Investasi

Reporter

Antara

Jumat, 23 Februari 2018 08:47 WIB

Presiden Joko Widodo melambaikan tangan kepada masyarakat seusai mengunjungi kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 22 Februari 2018. Presiden mengapresiasi kerja sama warga yang turut aktif dalam upaya revitalisasi DAS Citarum. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan agar bisa mendorong kegiatan investasi dan ekspor.

"Problemnya seperti yang sering disebutkan. Saya sampaikan, saya ulang-ulang terus mengenai lamanya perizinan, banyaknya aturan, banyaknya rekomendasi, banyaknya persyaratan. Itu yang saya minta untuk secepat-cepatnya dipangkas, sebanyak-banyaknya disederhanakan," kata Jokowi kepada para jurnalis setelah memberikan sambutan dalam pengarahan kepada peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Bandung, Kamis, 22 Februari 2018.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu mengingatkan dua hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan investasi dan nilai ekspor. Begitu pula saat berbicara di hadapan gubernur dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam APPSI.

Menurut Jokowi, penyederhanaan perizinan inilah yang akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak, berekspansi, dan berinvestasi. "Sehingga diharapkan lapangan kerja semakin bertambah," ucap Jokowi dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah berencana membuat sebuah peraturan yang akan mengintegrasikan pola distribusi antarprovinsi di seluruh Tanah Air agar lebih efektif dan efisien. "Ini nanti disiapkan setelah bertemu, detailnya seperti apa sih. Jangan sampai ini malah meruwetkan, seharusnya memudahkan dan mempercepat," ujar Jokowi.

Advertising
Advertising

Pemerintah juga akan mengintegrasikan pola distribusi tersebut dengan program pemerintah lain, yakni tol laut.

ANTARA

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

11 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

17 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya