Ini Rencana Kerja 2019 Pemerintahan Jokowi

Reporter

Bisnis.com

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 15 Februari 2018 07:13 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku, 14 Februari 2018. Foto: Kris - Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan tema Rencana Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 adalah Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 disusun dengan tema yang menekankan dua poin, yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Bisa Menjadi Pemimpin Negara Muslim, Asal...

Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan pemerataan berkualitas ditekankan tidak hanya antarkelompok pendapatan pada masyarakat, tetapi juga pendapatan antarwilayah.

"Di dalamnya ada lima program nasional dan 24 program prioritas," ujar Bambang selepas kick off meeting Sensus Penduduk 2020 di Jakarta pada Rabu, 14 Februari 2018.

Advertising
Advertising

Bambang menuturkan lima program nasional tersebut menegaskan soal pembangunan manusia, kesenjangan antar wilayah, nilai tambah, ketahanan energi, pangan dan air, serta stabilitas keamanan nasional.

Prioritas nasional 2019 tersebut lebih ramping dibandingkan tahun ini di mana pemerintah mengusung 10 poin.

Pada 2018, pemerintah menekankan program prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; pembangunan wilayah; serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Sebelumnya, Bambang mengungkapkan tema RKP 2019 tersebut akan diperkuat dengan upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, Bappenas percaya bahwa stabilitas keamanan nasional dan pemerataan sangat terkait.

Dia mengakui ada pertanyaan terkait dengan apa yang harus diutamakan antara stabilitas keamanan dan pemerataan. Namun, dia menegaskan kedua aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Jika pemerataan ini tidak diterapkan dengan seksama bagi seluruh rakyat Indonesia, Bambang mengkhawatirkan jika perasaan tidak diperlakukan sama rata tumbuh menjadi perasaan diskriminatif.

Presiden Jokowi telah membahas RKP 2019 dalam sidang kabinet paripurna. Dalam sidang ini, Jokowi menekankan bahwa investasi dan ekspor harus terus menjadi kunci utama motor pertumbuhan ekonomi. Presiden berharap kemudahan berusaha terus diperbaiki hingga ke daerah-daerah.

BISNIS.COM

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

18 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya