Sesuai Harapan Jokowi, Konstruksi Tol Padang-Pekanbaru Dimulai

Reporter

Bisnis.com

Editor

Anisa Luciana

Selasa, 6 Februari 2018 15:38 WIB

Presiden Jokowi berdiri di depan pintu masuk Jalan Tol Trans Sumatera ruas Medan - Kualanamu, saat peresmian di Deli Serdang, Sumatera Utara, 13 Oktober 2017. Presiden meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,72 km) dan Medan-Binjai (10,6 km). ANTARA/Septianda Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Tahap pertama konstruksi pembangunan jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru, yakni ruas Padang menuju Sicincin, Sumatera Barat sepanjang 28 kilometer, akan dimulai bulan ini. Peletakan batu pertama tol ini dilakukan Presiden Jokowi, Kamis, 8 Februari 2018.

Tahapan konstruksi dapat segera dimulai setelah adanya kesepakatan pembebasan lahan dengan warga.

"Saya sudah musyawarahkan dengan tokoh masyarakat, wali nagari, bersama Gubernur dan Wagub Sumbar (Wakil Gubernur Sumatera Barat), dan Bupati Padang Pariaman dan sudah disepakati, lengkap dengan berita acaranya untuk ketersediaan lahan. Sebelumnya trase sudah disiapkan, tapi warganya belum siap sehingga kami buat trase baru," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Selasa, 6 Februari 2018.

Baca juga: Jokowi Letakkan Batu Pertama Tol Padang-Pekanbaru, Kamis

Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru sepanjang 254,80 kilometer merupakan sirip dari jalan Tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017.

Advertising
Advertising

"Presiden ingin (pembangunan jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru) segera bisa dimulai untuk menjawab keinginan warga Sumatera Barat. Sudah beberapa kali Presiden melalui jalan Padang Panjang-Bukittinggi yang sangat macet, terlebih pada hari-hari libur. Sekarang PT Hutama Karya sedang land clearing di sana. Kami targetkan bisa dimulai Februari 2018," katanya.

Pembangunan jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru diperkirakan membutuhkan biaya Rp 78,09 triliun dengan target penyelesaian selama 5 tahun hingga 2023.

Pembayaran pembebasan lahan akan menggunakan dana talangan dari PT Hutama Karya selaku badan usaha jalan tol yang ditugaskan pemerintah untuk membangun sejumlah ruas tol Trans Sumatra. Presiden Jokowi berada di Padang bersamaan dengan menghadiri acara Haris Pers Nasional.

BISNIS

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

25 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

43 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

indonesia Bakal Pamerkan Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

1 jam lalu

indonesia Bakal Pamerkan Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

Berbagai konsep dan realisasi infrastruktur energi hijau milik Pemerintah Indonesia bakal menampang di World Water Forum ke-10 di Bali.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

5 jam lalu

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya