Jokowi ke Asia Selatan, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Perdamaian

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 23 Januari 2018 04:48 WIB

Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi dalam kunjungannya ke Hyderabad House di New Delhi, India, 12 Desember 2016. Dalam lawatannya di India, Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan India dan menghadiri acara Ramah Tamah dan Santap Siang dengan Staf KBRI New Delhi. REUTERS/Adnan Abidi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lima negara di Asia Selatan terkait misi peningkatan kerja sama ekonomi hingga perdamaian.

Menlu di Jakarta, Senin mengungkapkan pada Rabu, 24 Januari 2018, Presiden Jokowi akan memulai kunjungan kenegaraan dan kerja, yakni ke Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh dan Afganistan.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Tetap Kunjungi Afghanistan

"Satu, India, sifatnya tidak bilateral karena untuk KTT Asean-India, memperingati 25 tahun kemitraan Asean dan India. Kemudian keempat negara yang lain adalah kunjungan kenegaraan bilateral penuh," kata Retno di sela acara makan siang dengan wartawan di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri Jakarta.

Retno mengatakan lima negara ini adalah mitra sahabat Indonesia sudah sejak lama dan bahkan beberapa negara di antaranya telah bersama dengan Indonesia sejak awal perjuangan membentuk Konferensi Asia-Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya.

"Sekarang negara-negara tersebut tetap menjadi sahabat Indonesia, di mana Indonesia berhubungan ekonomi secara baik, jumlahnya cukup besar, angka perdagangan kita dengan negara-negara tersebut dan kita ingin memperkuat," katanya.

Untuk memperkuat kerja sama dengan negara tersebut, kata Retno, Indonesia sedang mengusulkan PTA (preference trading arrangement).

"Nah beberapa negara di antaranya sudah confirm, sudah memberikan respons yang positif, tetapi ada beberapa negara yang mengatakan apa sebaiknya langsung FTA (Free Trade Area)," katanya.

Menlu mengatakan untuk perdagangan bebas, Indonesia menyatakan setuju namun akan dilakukan secara bertahap.

"Oleh karena itu saya selalu bersama dengan pak Mendag untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi," katanya.

Sedangkan misi kedua, kata Menlu, kunjungan Presiden Jokowi ke lima negara Asia Selatan ini ingin memperkokoh persahabatan dan perdamaian.

"Karena di sinilah kekuatan Indonesia untuk terus menyebarkan value of peace, nilai dari perdamaian," katanya.

Retno mengatakan kunjungan Presiden ke Bangladesh terkait isu mengenai masalah kemanusiaan yang tidak bisa dihindarkan karena Indonesia memang sudah bersama Bangladesh cukup lama dalam menangani pengungsi yang datang dari Rakhine, Myanmar.

"Dan nanti pada saat Presiden berkunjung ke sana, kita juga akan ada tambahan beberapa bantuan yang kita tawarkan," katanya.

Retno mengatakan semua bantuan yang dilakukan Indonesia, baik di Myanmar maupun di Bangladesh adalah sesuatu yang mereka inginkan.

"Jadi kita tidak memberikan bantuan yang di luar keinginan mereka. Koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus kita lakukan. Dokter-dokter kita juga sudah beroperasi di sana dan bantuan ini sekali lagi bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi juga bantuan dari masyarakat, dari para relawan kemanusiaan. Jadi kita ingin menjadi satu Indonesia in corporate. Jadi intinya itu," kata Retno.

Rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi diawali ke Sri Lanka pada 24-25 Januari, India pada 25-26 Januari, ke Pakistan 26-27 Januari, Bangladesh 27-28 Januari 2018.

Presiden Jokowi dari Bangladesh dijadwalkan ke Afghanistan pada 29 Januari 2018 dan setelah itu kembali ke Indonesia.

ANTARA

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 menit lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

53 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

1 jam lalu

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

1 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

12 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

14 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya