TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali membangun 2 Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kapasitas 2,5 liter/detik dengan biaya Rp 2,2 miliar.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penyediaan air minum di NTT adalah ketersediaan air baku. “Dalam pembangunan SPAM IKK, Ditjen Cipta Karya berkordinasi dengan Ditjen SDA terkait ketersediaan air baku. Pemerintah Pusat masih membantu Pemerintah Daerah (Pemda), karena keterbatasan fiskal,” kata Sri Hartoyo

Dalam periode 2015-2017 telah Kementerian telah membangun sebanyak 13 SPAM IKK dengan anggaran sebesar Rp 55,8 miliar. Dengan pembangunan SPAM tersebut, masyarakat yang berada di 12 Kabupaten mendapat tambahan pasokan air bersih total 111,5 liter/detik.

Sri Hartoyo melanjutkan dibangunnya, SPAM IKK tersebut juga karena didukung oleh pembangunan Bendungan Raknamo di Kupang yang telah diresmikan dan beroperasi pada 9 Januari 2018 lalu. Dengan hadirnya bendungan tersebut yang berkapasitas tampung 14 juta m3 akan meningkatkan pasokan air baku bagi Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dan daerah sekitarnya dengan kapasitas 100 liter/detik.

Menurut Sri Hartoyo, adanya SPAM IKK ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya dalam pembangunan sistem utama air minum. Dengan dibangunya SPAM IKK nantinya antara Pemerintah dengan Pemda akan berbago tanggung jawab dalam pengelolaanya.

Dalam hal ini Pemerintah lewat Kementerian PUPR akan menangani jaringan distribusi utama, sementara Pemda dan/atau PDAM membiayai jaringan distribusi sekunder hingga sambungan rumah (SR).

“Pada awal pengoperasian, jumlah sambungan rumah tentu belum banyak atau masih dibawah kapasitas PDAM. Oleh karenanya kita memiliki program hibah air minum," ujarnya.

Melalui program ini, PDAM mengajukan usulan pemasangan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Besarnya hibah senilai Rp 2 juta per SR. Dengan rincian, biaya pemasangan ditanggung oleh PDAM terlebih dahulu, dan setelah verifikasi oleh BPKP telah sesuai kelompok sasaran maka akan diganti oleh Kementerian PUPR.

Hingga 2017, melalui program tersebut sudah tersambung sebanyak 650 ribu SR di perkotaan. Untuk program hibah air minum pedesaan telah menambah sekitar 150 ribu SR.