TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mengevaluasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang hingga saat ini belum juga terealisasi. Proyek kereta cepat ini telah groundbreaking sejak 2016.

Luhut seusai rapat pimpinan Kemenko Kemaritiman untuk awal tahun anggaran 2018 di Jakarta, mengatakan evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala proyek tersebut.

"Sekarang saya mau evaluasi, saya disuruh evaluasi. Presiden ingin tahu, kenapa. Pokoknya saya mau dalam satu bulan ini sudah dapat bentuknya, ini gimana, apa yang terjadi," katanya Senin, 8 Januari 2018.

Mantan Menko Polhukam itu mengaku diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ia diminta melakukan evaluasi bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Meski belum bisa mengatakan indikasi kendala yang membuat proyek kereta cepat pertama itu belum juga terealisasi, Luhut mengatakan rencananya proyek tersebut akan terhubung dengan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

"Presiden sudah minta evaluasi, kereta cepat Jakarta Bandung mungkin sampai Kertajati. Karena kalau sudah sampai di situ, 200 km, mungkin `reasonable` (wajar) biayanya," katanya.

Dengan evaluasi tersebut, Luhut mengaku proyek tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman karena masuk ranah program kementerian di bawah koordinasinya.

"Kira-kira begitu, karena ini kan masalah perhubungan, di bawah saya juga," katanya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan ada di bawah koordinasi kementeriannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin sore, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai upaya pemerintah mendapatkan solusi atas proyek yang belum juga terealisasi itu.

Menurut Budi, mengenai tenggat waktu penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan dibahas dalam rapat Selasa, 9 Januari 2018 di Kemenko Maritim. Ada pun terkait rute baru transportasi massal itu yang nantinya akan terhubung ke Bandara Kertajati memang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, kereta cepat tidak akan terhubung dengan Pelabuhan Patimban yang lebih banyak melayani logistik.

"Idenya malah bagaimana agar Bandara Kertajati dan Bandara Soekarno Hatta itu linked (terhubung), jadi orang punya pilihan. Dan memang direncanakan satu waktu Jakarta dan Bandung jadi mega metropolitan. Jadi kita sudah siapkan Kertajati ke Halim bahkan mungkin ke Soekarno Hatta," ujarnya.