TEMPO.CO, Jakarta -Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak ragu untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp 800 miliar untuk menyalurkan bahan bakar minyak ke sejumlah daerah terpencil dalam program BBM satu Harga. "Kalau dulu subsidi BBM sampai Rp 300 triliun lebih diam saja, ini Rp 800 miliar ramai. Untuk sekali lagi ini daerah-daerah terpencil, terluar, untuk Indonesia bagian Timur. Saya kira arahnya ke sana," kata Presiden Joko Widodo saat peresmian Terminal BBM Pontianak, Jumat, 29 Desember 2017.

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat serta sejumlah pejabat lainnya.

Ada 17 TBBM berupa 16 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) yang diresmikan. Beberapa (TBBM) di Kalimantan, beberapa di Sulawesi, beberapa di Maluku, beberapa di Maluku Utara, tapi memang yg paling banyak di Papua. Jangan ini dilihat (TBBM-nya saja), ini baru berangkatnya.

"Nanti BBM dari tanki diganti masuk ke drum ganti ke tongkang, ganti lagi ke drum sampai ke daerah tujuan," ucap Presiden.

Jokowi berjanji bahwa setiap tahun TBBM dalam program "BBM Satu Harga) akan terus bertambah. Karena masih banyak daerah terpencil maka di sini itu daerah perbatasan jadi disalurkan lewat tangki kemudian disalurkan lagi lewat drum, kemudian ke tongkang.

"Ini bukan hanya perjalanan darat, karena dari sini sampai 260 kilometer ke tongkang baru dibawa ke lokasi yang kita tuju. Ini sudah perjalanan yang tidak mudah," ujar Jokowi.

Diakui perjalanan itu harus ditempuh karena sebelumnya BBM di daerah-daerah terpencil tidak banyak yang mengurus.

Baca: Jokowi Resmikan 16 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga

"Kalau dulunya kita ini malas mengurus yang jauh-jauh seperti itu, sekarang tidak ada, harus itu dilakukan karena apapun daerah terpencil, daerah terdepan, daerah terluar, itu masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus diurus," tegas Presiden Joko Widodo.

Tujuannya adalah agar masyarakat selain dapat dengan mudah mengakses BBM namun juga dapat membeli BBM itu karena harganya sudah sama atau mendekati harga BBM di daerah lain khususnya di Pulau Jawa.

"Ya kita harapkan harganya sama, tapi jangan diurus lagi sampai ke pengecer di desa, nanti ada yang mengatakan 'Pak ini harganya di pengecer sekian', ya pasti beda kan? Karena yang menjual sudah mencari untung," jelas Presiden.

Menteri ESDM Ignasiun Jonan dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tahun 2017 sudah ada 57 titik TBBM yang berada di 57 kecamatan dibangun. Dari jumlah tersebut 54 TBBM dikerjakan Pertamina sedangkan tiga oleh swasta.

Total sampai November 2017, premium yang sudah disalurkan ada 11 juta liter dan solar kira-kira 6 ribu kilo liter dari perkiraan maksimul penyaluran 20 ribu kilo liter.

"Jadi kami mohon waktu 3 tahun karena lokasi-lokasinya memang tidak mudah untuk bisa menambah 151 titik, artinya 151 kecamatan lagi sehingga total distribusi dalam satu tahun adalah 60 ribu kilo liter atau 60 juta liter," kata Jonan.

Untuk menyalurkan BBM satu harga sebanyak itu, Jonan menghitung harga distribusi yang dibutuhkan baik menggunakan pesawat, kapal maupun truk tangki biayanya membutuhkan Rp 800 miliar. "Mohon kepada bapak Presiden untuk tetap mendorong semangat distribusi ini terutama kepada Pertamina," tambah Jonan.

Sesuai peraturan presiden, premium hanya didistribusikan oleh Pertamina sedangkan solar sebagian oleh swasta dan ke depan mungkin swasta akan banyak berperan sesuai arahan yaitu dari Timur dulu lanjut terus ke wilayah Barat.

Presiden secara simbolis juga memecahkan kendi ke mobil tangki Pertamina yang akan menyalurkan BBM ke berbagai daerah.

ANTARA