TEMPO.CO, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan pagu anggaran Rp 9,633 triliun untuk pembangunan rumah dalam rangka merealisasikan program satu juta rumah pada 2018 mendatang. Pagu tersebut lebih rendah dari usul anggaran yang diajukan Kementerian sebesar Rp 10,055 triliun.

"Postur anggaran naik sedikit dari tahun lalu," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat acara konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, pada tahun ini, pembangunan rumah menyedot anggaran hingga Rp 8,148 triliun.

Simak: PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni

Khawali mengatakan pagu Rp 9,633 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 sebesar Rp 9,383 triliun, sementara sisanya berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) US$ 250 ribu. Khawali berujar dana PHLN yang dimaksud adalah dana pinjaman dari Bank Dunia.

Menurut data dari Kementerian, mayoritas pagu akan disalurkan ke Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR Rp 5,119 triliun. Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk membangun 13.405 unit rumah susun.

Mayoritas lain, pagu tersebut akan disalurkan ke Direktorat Rumah Swadaya dengan total pagu Rp 3,259 triliun. Direktorat tersebut menargetkan membangun 180.300 unit rumah pada 2018. Totalnya, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menargetkan membangun 225.755 unit rumah pada 2018 mendatang.

Karena itu, Khawali berharap pihak pengembang, pemerintah daerah, masyarakat, kementerian/lembaga selain PUPR, dan perusahaan swasta dapat mengisi kekurangan pembangunan rumah pada 2018 itu. Hal tersebut, kata Khawali, untuk mendukung program satu juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2015 lalu.

Khawali juga berujar, agar tidak terjadi disparitas, program pembangunan rumah akan dilaksanakan Kementerian dengan sebaran yang lebih merata. Khawali mengatakan hanya 51,7 persen rumah yang akan dibangun di wilayah barat Indonesia, sedangkan sisanya akan dibangun di wilayah timur. Meskipun begitu, Khawali mengaku belum bisa merinci sebaran wilayah dari pembangunan tersebut.

ERLANGGA DEWANTO