Tiga Nama Calon Dirjen Pajak Diajukan Sri Mulyani ke Jokowi
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 30 November 2017 11:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya ada tiga nama yang diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo guna menduduki pos Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak).
"Namanya belum, tapi masing-masing jabatan ada tiga nama. (Calon dirjen) Pajak ya tiga nama," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Rabu, 29 November 2017, di Kompleks Istana Kepresidenan.
Baca: Soal Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak, Ini Kata Jokowi
Asman menyatakan hal tersebut sebelum menghadiri sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden kemarin. Di lingkaran Kementerian Keuangan dan Istana, telah lama beredar kabar bahwa nama-nama yang masuk dalam nominasi dirjen pajak tersebut adalah Staf Ahli Menteri Keuangan Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Selain Dirjen Pajak, pos yang harus diisi antara lain Dirjen di Kementerian Pertahanan dan staf ahli kementerian keuangan. Adapun Ken Dwijugiasteadi yang menjabat Dirjen Pajak telah memasuki usia pensiun pada 8 November lalu. Untuk itu, Asman mengatakan nama yang terpilih bisa langsung melakukan serah terima jabatan dari Ken.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyebutkan Dirjen Pajak yang baru akan dihadapkan tantangan mencapai target pajak yang berat. Untuk itu, Dirjen yang baru membutuhkan dukungan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat agar tercipta kepatuhan. "Saat ini partisipasi belum maksimal. Daripada melakukan pendekatan yang lebih keras, lebih baik yang tetap law enforcement," katanya.
Dalam merangkul wajib pajak, Prastowo berharap Dirjen Pajak yang baru bisa melibatkan asosiasi, pihak kampus, dan pemerintah daerah. Tujuannya, dengan melibatkan semua kalangan, penyerapan pajak akan lebih besar. "Apalagi dua tahun ke depan menjadi tahun politik. Perlu orang yang elegan dan terukur dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan guncangan," tuturnya.
BISNIS | IMAM HAMDI
