TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal membentuk satuan tugas atau satgas percepatan izin berusaha dalam dua pekan ke depan. "Jadi semua satgas akan mulai dibentuk paling lama dua pekan ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jumat, 3 November 2017.

Darmin mengatakan satgas itu akan dibentuk baik di level nasional, kementerian dan lembaga, maupun di tingkat daerah. Tadi, dia mengumpulkan beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas pembentukan satgas nasional.

Simak: Darmin: Tiga Investor Asing Investasi di KEK Tanjung

Di tingkat kementerian, satgas bakal dipimpin oleh sekretaris jenderal kementerian masing-masing. Sementara di daerah, satgas bakal dipimpin oleh sekretaris daerah.

Satgas, kata dia, bakal dibedakan menjadi dua, yakni satgas leading sektor dan satgas penunjang. Satgas leading sektor bakal diisi oleh kementerian yang memiliki usaha binaan misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan lainnya.

Sementara satgas pendukung bakal diisi oleh beberapa kementerian yang mendukung sektor unvestasi, misalnya Kementerian Hukum dan Ham. "Misalnya investor mau buat nama perusahaan," kata dia.

Darmin mengatakan ada yang berbeda mengenai satgas level pemerintah daerah. Mereka dapat dikategorikan baik ke dalam satgas leading sector, maupun satgas pendukung. Sebabnya, pemda tidak hanya menangani perizinan usaha, melainkan segala macam perizinan.

Tugas pertama satgas adalah mencatat perizinan apa saja yang telah berjalan dan belum selesai di masing-masing bidang. Apabila ada kendala, masing-masing satgas mesti memberi dukungan agar perizinan bisa kelar. "Mereka akan membuat laporan reguler ke satgas nasional," kata dia.

Selanjutnya satgas nasional bakal dirancang untuk memiliki klinik dan call center untuk masing-masing bidang, misalnya tata ruang, tenaga kerja, atau pertanahan. Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu.

Darmin mengatakan satgas nasional juga mesti membuat standar-standar. Sebagai contoh terdekat adalah perizinan untuk kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, juga kawasan strategis pariwisata nasional. "Kalau investor datang dan disetujui, satgas mesti memberi list apa saja yang perlu diselesaikan, berikut dengan syarat, dan standarnya," kata dia.

Nantinya, calon investor akan dimintai tanda tangan komitmen, dan selanjutnya bisa mulai membeli tanah dan membangun sejalan dengan pengurusan perizinan.

Dia berujar percepatan perizinan berusaha menjadi sangat penting lantaran banyak investasi yang kini telah mendapat persetujuan namun perizinannya tidak rampung-rampung. "Banyak banget, bahkan ada yang lebih dari 4 tahun belum selesai," kata dia. Darmin meminta satgas untuk melakukab identifikasi dan menyelesaikan permasalahan itu.

CAESAR AKBAR