TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencatat hingga kuartal ketiga tahun ini sebanyak 20 persen telepon seluler (ponsel) yang beredar di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan. "Ponsel paling banyak yang tidak terdaftar di Kementerian Perdagangan. Bisa jadi barang yang tidak terdaftar tersebut barang black market,” ujar Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan Wahyu Hidayat, Senin, 30 Oktober 2017.

Dalam inspeksi mendadak di ITC Roxy, Jakarta Pusat, Wahyu menyebutkan, pihaknya memeriksa sejumlah hal, mulai dari kelengkapan pencantuman label dan kartu jaminan atau garansi purna jual dalam bahasa Indonesia. Kemendag juga mengawasi identitas mesin ponsel atau IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity).

Baca: Pesan Sri Mulyani ke Anak Muda: Jangan Cuma Lihat Ponsel

Wahyu menjelaskan IMEI kontrol dapat menjadi cara untuk memerangi pasar gelap ponsel. “IMEI sangat penting karena membawa informasi tentang ponsel yang bersangkutan seperti pabrik pembuat ponsel, model ponsel, dan sebagainya,” katanya.

Menurut Wahyu, pengawasan ini sebenarnya ditujukan kepada importir. Namun ia mengimbau kepada pedagang agar tidak lagi menerima barang dari importir yang tidak terdaftar.

Wahyu mengatakan, jika pedagang tidak mengetahui asal importir dari barang yang mereka jual, maka pedagang tersebut yang akan diberi sanksi. Jika mengetahu, maka importir tersebut yang akan bertanggung jawab.

Kemendag akan memberikan alternatif satu bulan kepada pedagang yang masih menjual produk ponsel yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah satu bulan tetap tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi yaitu denda maksimal 5 miliar dan tindak pidana maksimal 5 tahun.

Menurut Wahyu, Indonesia sangat berpotensi menjadi target pasar gelap bagi berbagai perangkat seluler. “Sebagai negara dengan penduduk terpadat ketiga di Asia, terlebih dengan semakin berkembangnya jaringan seluler 4G. Hal ini memicu masuknya perangkat ilegal di pasar gelap yang justru menghambat industri dalam negeri."

Salah satu pedagang di ITC Roxy, Eko Riyanto mengaku baru kali ini ada kunjungan dari Kemendag. Menurut dia, pengawasan ini seharusnya tertuju langsung ke importir.

Eko mengatakan, ponsel dari importir yang tidak terdaftar pada dasarnya juga merugikan pedagang. “Biasanya ponsel yang tidak terdaftar tidak punya service centre dan kartu garansinya," ucapnya. "Walaupun lebih murah, kami tidak ingin kesulitan apalagi ketika pelanggan bertanya."

RIANI SANUSI PUTRI | RR ARIYANI