Marak OTT KPK, Ketua MPR: Menjadi Pejabat Harus Amanah

Sabtu, 7 Oktober 2017 17:01 WIB

Ketua MPR menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka wisuda ke-21 Universitas Satya Negara Indonesia (USNI)


INFO MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa praktek korupsi harus dihentikan. Hal itu diungkapkannya setelah menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka wisuda ke-21 Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) di Auditorium Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa ini, 7 Oktober 2017.

“Kalau mau kaya jadi pengusaha atau pedagang, jangan jadi pejabat, penegak hukum dan anggota DPR,” ujarnya saat ditanya perihal Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait kasus hukum di Sulawesi Utara.

Zulkifli menyatakan dukungannya selama ini kepada KPK untuk memberantas korupsi. “KPK harus didukung dan diperkuat jangan justru dilemahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, saat penyampaian orasi di sidang senat terbuka, Zulkifli mendorong para wisudawan untuk menjadi pelopor pembangunan dan perekat persatuan. “Dengan bersatu Indonesia bisa terus maju,” ujar Ketua MPR.

Ia juga mengajak para wisudawan untuk merajut kembali merah putih yang sempat terkoyak dan menguatkan ke Indonesiaan yang nyaris memudar. Zulkifli menyatakan bahwa dengan mempererat persatuan berarti turut memajukan bangsa. “Mempererat persatuan agar bisa terus maju dan membangun, itulah tugas mahasiswa,” ungkap Zulkifli.

Menurutnya untuk menciptakan pesatuan, kerukunan harus tetap dijaga, “Indonesia itu beragam, kalau tidak beragam berarti tidak ada Indonesia,” katanya.(*)

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

4 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

33 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya