Sri Mulyani Sebut Kecilnya Anggaran Indonesia untuk IMF-WB
Kamis, 5 Oktober 2017 00:29 WIB
TEMPO,CO. Jakarta - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Moneter Fund - World Bank (IMF-WB) tahun depan. Dana sebesar Rp 810 miliar disiapkan untuk acara tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan negara lain yang pernah menjadi tuan rumah. "Peru, Lima menjadi host pada 2015 mengeluarkan biaya Rp 2,29 triliun," kata dia dalam rapat bersama Komisi XI DPR, di DPR, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. Dia menuturkan tingginya biaya salah satunya berasal dari konstruksi bangunan khusus seperti convention center untuk pelaksanaan acara tersebut.
Pada 2009, Turki juga pernah menjadi tuan rumah dan menghabiskan Rp 1,25 triliun. Sama seperti Peru, mereka butuh membangun fasilitas pertemuan.
Di Tokyo, Jepang pun biayanya tetap tinggi meski menggunakan hotel yang sudah tersedia. Biayanya mencapai Rp 1,1 triliun. Namun angka itu muncul karena tingginya biaya hidup di sana.
Biaya yang dikeluarkan Singapura saat menjadi tuan rumah IMF-WB pada 2006 juga cukup besar. Sri Mulyani mengatakan jumlahnya sebesar Rp 994,4 miliar. Dana tersebut berasa dari Kementerian Keuangan dan bank sentralnya.
Pemerintah mendapat kritik dari Komisi XI DPR mengenai anggaran untuk pertemuan IMF-WB.
Dari total dana Rp 810 miliar, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 65,8 miliar untuk kebutuhan rapat.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Khaerul Saleh, menyatakan anggaran itu terlalu besar. "Anggaran ratusan miliar hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak jelas efeknya terhadap ekonomi Indonesia, yang hanya akan dimanfaatkan oleh beberapa titik daerah," kata dia.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP, Elviana, juga memiliki pandangan yang sama. Dia mengusulkan agar kegiatan tersebut diaudit terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya usulkan diadakan pre-audit," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak keberatan dengan usulan tersebut. Menurut dia, pre-audit merupakan langkah yang baik.
Namun dia menilai keberatan DPR terhadap pendanaan acara IMF-WB tak seharusnya dilontarkan sekarang. "Dulu saat Indonesia mau mengajukan diri menjadi host seharusnya ditanya dulu sama Komisi XI," ujarnya. Saat itu seharusnya ada pemikiran yang teguh mengenai manfaat dan implikasi dari keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut.
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB. Acara itu rencananya digelar pada Oktober 2018 di Bali, Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai Ketua Panitia pertemuan IMF-WB. Acara itu akan dihadiri 15 ribu peserta dari 189 negara.
VINDRY FLORENTIN