Wagub Jabar Ingin Ikadin Buka Wawasan Hukum Masyarakat

Jumat, 29 September 2017 20:15 WIB

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membuka Rakernas Ikadin

INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap para ahli hukum yang bernaung di Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) berkontribusi dalam mengembangkan wawasan masyarakat tentang kesadaran hukum. “Selain itu juga menyadarkan masyarakat akan hak-hak, dan kewajibannya di mata hukum, dan lain sebagainya," kata Wagub, seusai membuka membuka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), di Bandung, Kamis , 28 September 2017.

Demiz, sapaan akrab Wagub, juga minta agar para anggota Ikadin memberi pencerahan pada masyarakat, bukan sebaliknya malah menjadikan korban mereka yang ‘buta hukum.’

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sutrisno, minta anggotanya berjuang menegakan hukum secara transparan, bersih dan lugas. "Ketika penegakan hukum tidak berjalan, di sana tidak ada keadilan," katanya.

Sutrisno menuturkan, masih banyak produk hukum Indonesia peninggalan Belanda yang sudah tak relevan sehingga perlu diubah. "Ikadin juga mendukung upaya KPK dalam memberantas mafia-mafia hukum. Termasuk para advokat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti suap dan pungutan liar," katanya.

Sutrisno uga berpesan pada anggota Ikadin, agar menjauh dari praktek-praktek menyimpang. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

2 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.

Baca Selengkapnya

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

11 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

40 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya