Bea Cukai Papua Tingkatkan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah

Rabu, 27 September 2017 16:37 WIB

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Padmoyo Tri Wikanto saat mengunjungi beberapa kantor di antaranya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP), dan

INFO NASiONAL - Bea Cukai secara resmi telah membentuk Kantor Wilayah Khusus Papua untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan terkait kepabeanan dan cukai di Papua. Guna meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah di sana, dilakukan koordinasi bidang pengawasan dan pelayanan ke kantor-kantor instansi pemerintahan yang ada di Sorong dan Jayapura.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua, Padmoyo Tri Wikanto saat mengunjungi beberapa kantor di antaranya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP), dan Kantor Bea Cukai, serta Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai di Sorong, Senin, 11 September 2017, mengungkapkan bahwa sinergi mutlak diperlukan guna meningkatkan pengawasan dan pelayanan untuk optimalisasi penerimaan negara. “Selain melakukan kunjungan ke kantor-kantor pemerintahan, kami juga mengunjungi Pusat Logistik Berikat untuk meninjau keadaan di sana dan menyempurnakan sistem pengawasan lalu lintas barang,” ujar Padmoyo.

Selain mengunjungi kota Sorong, Padmoyo juga melakukan koordinasi di Jayapura dengan Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Komandan Lantamal X Papua, Selasa, 12 September 2017. “Selain mempererat hubungan di antara instansi dalam kementerian keuangan, kami juga menggandeng instansi pemerintahan lain khususnya untuk berkoordinasi dalam pengawasan masuknya barang ilegal seperti narkotika dan minuman keras ilegal di perbatasan Skouw,” katanya. (*)

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

5 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

34 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya