Jabar Terus Tingkatkan Sertifikasi Tanah

Senin, 25 September 2017 20:34 WIB

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar usai menjadi Pembina Upacara Hari Agraria Nasional Tahun 2017 dan Pencanangan Pekan Olahraga di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin, 25 September 2017.

INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pihkanya akan terus meningkatkan jumlah sertifikasi tanah setiap tahun. Hingga saat ini, dari sekitar 19 jua bidang tanah di Jabar, baru 7 juta bidang atau sekitar 30 persen yang bersertifikat.

“Kalau tahun ini 800 ribu, tahun depan harus bertambah menjadi 1 juta bidang tanah. Tahun 2019 harus lebih besar lagi target sertifikasinya,” ujar Deddy Mizwar usai menjadi Pembina Upacara Hari Agraria Nasional Tahun 2017 dan Pencanangan Pekan Olahraga di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin, 25 September 2017.

Wagub berjanji akan mendukung kebutuhan BPN terkait program sertifikasi tanah. ‘’ Saya kira ini (sertifikasi tanah) adalah kepastian hukum di samping ada keuntungan ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik tanah,” kata Demiz, sapaan akrab Wagub.

Demiz juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat agar membantu kerja Kantor ATR/BPN untuk mendorong sertifikasi tanah di wilayahnya masing-masing. “Sehingga nanti akan terhindar konflik perselisihan yang tidak perlu,’’ ujar dia.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Demiz, Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil menuturkan, konflik pertanahan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan modern terkendala oleh terbatasnya jumlah tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat.

Advertising
Advertising

Kementerian ATR/BPN dibentuk guna menyatukan fungsi tata ruang dan pertanahan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah fokus pada Program Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat.

“Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan demi kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dalam bidang pertanahan dalam rangka mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan Djalil, sampai dengan akhir 2016, baru sekitar 45 persen jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN akan menyelesaikan pemetaan, registrasi, dan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia hingga 2025.

Dalam upacara ini, Wagub mewakili Presiden Joko Widodo memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 73 PNS yang telah mengabdi 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun di lingkungan ATR/BPN Jawa Barat. (*)

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

7 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

36 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya