TEMPO Interaktif, Jakarta:Perpanjangan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), disaat pemerintah mencabut berbagai subsidi, justru akan menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari FE-UGM Dr. Sri Adiningsih kepada pers disela-sela seminar Persiapan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menghadapi Liberalisasi Ekonomi dan Perdagangan Dunia di Jakarta, Selasa, (15/1). “Jadi timing-nya sangat tidak tepat,” ujarnya. Disamping itu, kata dia, perpanjangan PKPS akan menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah. Mengingat perpanjangan itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang tidak koperatif dan memiliki utang dalam jumlah besar. “Termasuk pemberian bunga subsidi. Bahkan mereka nampaknya akan diberikan Hair Cut,” katanya. Lebih lanjut, Sri Adiningsih menyarankan agar pemerintah perlu secara tegas membatalkan keputusan perpanjangan PKPS. Dan melakukan tindakan hukum terhadap para pengusaha yang melanggar kesepakatan tersebut. Kemudian pemerintah membuat program khusus untuk menyelamatkan bisnisnya. “Jangan lupa bahwa pengusaha dan bisnisnya itu dua hal yang berbeda. Pengusaha boleh saja diproses secara hukum, bisnisnya bisa tetap berjalan normal seperti biasanya,” jelasnya. Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan soal-soal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dalam setiap bentuk perjanjian kerjasama (kesepakatan). “Orang akan berfikir kalau dealing dengan pemerintah Indonesia enggak perlu kerjasama, langgar saja kesepakatannya karena kalau melanggar justru diberi hadiah. Dan kalau bekerja sama justru akan dipersulit. (Nunuy Nurhayati-Tempo News Room)