TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah membuka peluang investasi pebangunan infrastruktur dan teknologi di sektor perikanan. Hal itu disampaikan langsung oleh Susi saat menemui Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, di Negeri Sakura itu, Selasa, 22 Agustus 2017.
"Kedatangan kami ke Jepang untuk membahas tindak lanjut realisasi bantuan terkait kerja sama perikanan. Kami buka peluang sebesar-besarnya untuk Jepang," kata Susi berdasarkan rilis yang diterima Tempo, Jumat, 25 Agustus 2017.
Menurutnya, reformasi di bidang perikanan bukanlah perkara mudah. Apalagi ada tekanan regional, dimana pasar regional selama ini mendapatkan pasokan ikan hasil curian dari perairan Indonesia. "Indonesia membutuhkan teknologi yang baik untuk mempertahankan dan mengelola sumber daya perikanan yang kita miliki," ucapnya.
Baca: Menteri Susi dan Kekuatan Besar di Sektor Perikanan dan Kelautan
Ia melihat hubungan diplomasi Indonesia yang telah mencapai 60 tahun pada 2018, bisa semakin mempererat dukungan infrastruktur dan teknologi dari Jepang yang dibutuhkan Indonesia. Peningkatan infrastruktur dan teknologi bertujuan agar Indonesia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dalam mengekploitasi dan memasarkan hasil perikanannya.
Susi menambahkan beberapa negara pelaku illegal fishing sekarang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi pasokan kebutuhan ikan di negara mereka. Untuk itu, Indonesia mesti meningkatkan kemampuan dalam mengelola sektor perikanan, sebelum membuka investasi bagi negara-negara tersebut.
Simak: Menteri Susi Optimistis PDB Perikanan Tembus 7 Persen Tahun Ini
"Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan," ucapnya. "Jika laut tidak dikelola dengan baik akan menjadi permasalahan bagi semua negara."
Sejauh ini menurut Susi, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam sektor pengelolaan kelautan dan perikanan beberapa tahun terakhir. Bahkan, untuk pertama kali neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor wahid di Asia Tenggara.
Hal itu bisa dilihat perikanan tangkap naik 11 persen, dengan jumlah tangkapan ikan naik 2 juta ton tahun ini. Dari jumlah tangkapan tersebut masyarakat mengkonsumsi 20 persen. Selain itu, Indonesia juga berusaha mengejar konsumsi level target Jepang dengan ukuran ikan 50 kilogram per tahun. "Nelayan Indonesia sudah bisa menangkap tuna hingga ukuran 80 kilogram dalam jarak 1-4 mil."
Dalam pertemuan itu, Susi juga meminta Jepang untuk mendukung ocean right, yaitu hak di mana sebuah negara dapat berganti pimpinan dan pola pemerintahan, tanpa mengubah dan menghentikan peraturan perlindungan kelautan dan perikanan. “Kami meminta dukungan Jepang untuk menggulirkan ide tersebut (ocean right) pada Ocean Conference 2018 mendatang,” katanya.
Menlu Taro Kono terkesan dengan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan sumber daya kelautan dan perikanan. Pihaknya melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melakukan riset proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 lokasi. “Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing," ujarnya.
Taro menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan seminar terkait teknologi yang dapat digunakan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dari praktik IUU Fishing. Menurutnya, potensi ikan di Indoensia sangat besar untuk dikembangkan.
Apalagi, Taro yang pernah tinggal di Indonesia melihat langsung bahwa Laut Sulu dan Banda merupakan breeding zone 60 persen baby tuna di dunia. Selain itu, ia mengapresiasi kegigihan Susi, yang memberikan proposal ke markas pusat Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, untuk meminta agar ada peraturan tentang high seas untuk menyelamatkan sumber daya perikanan khusunya induk tuna dan proses peredarannya.
"Bahkan beliau meminta PBB membentuk lembaga khusus guna memberikan kontrol dan regulasi," ujarnya.
IMAM HAMDI
