Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKANDAL PETRAL: Lika-liku Faisal Basri Basmi Sarang Penyamun

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan  pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 14 November 2014 membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk memberangus praktik mafia migas di Tanah Air dengan harapan Indonesia mencapai kedaulatan energi. Petral adalah salah satu fokus kerja mereka. 

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan Tim Komite Reformasi ini memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya menjadi bahan rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden Joko Widodo.

Tim yang dipimpin oleh ekonom Faisal Basri ini bersifat ad hoc atau sementara. Tim bekerja selama enam bulan. Ketika masa tugasnya berakhir, Faisal dan kawan-kawan memberikan rekomendasi mengenai reformasi tata kelola migas, salah satunya pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) setelah terlebih dulu mengganti sejumlah petinggi yang sejak era Orde Baru bak sarang penyamun. Namun, upaya Faisal cs terkesan tidak berjalan mulus.

BACA: SKANDAL PETRAL: Inilah MR, Mister Untouchable di Era SBY

Lika-liku perjuangan Tim Anti Mafia Migas pernah terekam dalam Majalah Tempo Edisi 9 Februari 2015. Bahkan, Faisal harus bertanya kepada Menteri Sudirman terkait rekomendasi mereka yang terkesan lambat dijalankan oleh Kementerian Energi. Dalam dua kali pesan pendeknya kepada Menteri Sudirman dan terakhir pada Kamis pekan terakhir Januari 2015, salah satunya, Faisal menanyakan rencana pergantian manajemen Petral dan Integrated Supply Chain (ISC).

Pergantian itu dari tingkat pemimpin tertinggi hingga manajer dilakukan. "Saya geregetan, kok rekomendasi kami tak kunjung dilaksanakan," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. Pesan langsung berbalas. Menurut Faisal, Menteri Sudirman saat itu berjanji menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat timnya. Pada 30 Desember tahun lalu, tim bentukan Kementerian Energi ini mengeluarkan lima poin rekomendasi mengenai keberadaan Petral.

BACA JUGA
Terungkap, Dua Wanita Ini Bikin Ivan Gunawan Jatuh Cinta
Coba Cari, di Mana Wanita Cantik Tanpa Baju di Lukisan Ini?

Janji itu akhirnya dipenuhi Sudirman. Tepat sehari setelah pesan pendek dikirimkan, direksi PT Pertamina mengangkat Toto Nugroho selaku Presiden Petral menggantikan Bambang Irianto. Toto sebelumnya menjabat Vice President ISC. Menurut Faisal, proses pembersihan manajemen lama ini memakan waktu lama. Dia menduga ada kesengajaan dari oknum di Pertamina yang tidak ingin melaksanakan rekomendasi Tim Reformasi. "Kami melihat ada indikasi itu," katanya.

Faisal mengaku geram terhadap penolakan tersebut. Faisal sempat melontarkan ancaman pengunduran diri jika manajemen Petral tak segera disegarkan. Menurut dia, percuma Tim bekerja selama satu setengah bulan untuk mengumpulkan segala temuan di lingkup Petral jika akhirnya rekomendasi tak diimplementasikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: SKANDAL PETRAL: Mafia Garong Rp 250 T, Apa Reaksi KPK?

Seorang pejabat yang dekat dengan Kementerian Energi mengatakan, lambatnya perombakan manajemen Petral karena ada intervensi dari seorang pengusaha yang selama ini malang-melintang di unit usaha Pertamina. Menurut dia, lobi itu dilakukan lewat seorang pejabat yang mengurus bidang sumber daya manusia di Pertamina. "Pejabat itu yang selalu menghadang pergantian direksi Petral," katanya.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku tidak tahu soal itu. Menurut dia, proses pergantian direksi Petral sudah dimulai pada Desember tahun lalu. Hanya, keputusan itu memerlukan persetujuan dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham anak perusahaan. "Informasi tentang dugaan adanya intervensi itu akan saya dalami," katanya ketika itu.

BACA: SKANDAL PETRAL: Tuan MR Sering Disebut di Era Presiden SBY

Juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, saat itu pun ikut menyangkal adanya intervensi tersebut. Menurut dia, rotasi pekerja di Pertamina di level manajer, vice president, dan direksi anak perusahaan, merupakan hal yang rutin. "Semuanya didasarkan pada kepentingan operasional perusahaan dan pembinaan pekerja itu sendiri," ujarnya. "Proses seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan."

AYU PRIMA SANDI

JANGAN LEWATKAN
Rekaman OC Kaligis Dibuka, Terungkap Permainan Uang Itu!
Hijaber Cantik UNJ Tewas, Ini Alasan Delea ke Bandung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

7 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

7 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

9 hari lalu

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.


Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

9 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.


4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

19 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.


Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

22 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.


Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

22 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.


Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

22 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.


Faisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres

22 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres

Faisal Basri menyebut politik gentong babi di Indonesia, berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia lewat program bansos.


Faisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK

22 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK

MK memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres hari ini.