TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha mendukung Presiden Joko Widodo agar segera memulai negosiasi untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP). “Untung ruginya memang harus diperhitungkan secara matang, tapi secara umum kami mendukung,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi, Senin 26 Oktober 2015.
Alasan Shinta, adalah banyaknya investor asing yang anngkat kaki dari Indonesia dan pindah ke Vietnam. Investor yang paling banyak angkat kaki, kata Shinta adalah yang bergerak di industri padat karya seperti dan alas kaki. Sebab, barang dari Vietnam akan mendapat bea masuk yang lebih rendah di negara-negara lain sesama anggota TPP. “Mereka sudah 95 persen perdagangan bebas,” ujarnya.
Selain Vietnam, bergabungnya beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Bruneri Darussalam dan Singapura ke TPP juga patut jadi pertimbangan Indonesia. Sebab, negara-negara ini juga memiliki komoditas ekspor yang hampir sama dengan Indonesia. Jika mereka mendapat fasilitas bebas bea masuk di negara anggota TPP, sementara Indonesia tidak, tentu barang mereka bisa dijual lebih murah. “Daya saing kita kalah di sini,” kata Shinta yang juga bos Grup Sintesa ini.
Sementara soal beberapa persyaratan masuk TPP, menurut Shinta masih bisa dirundingkan. Misalnya ketentuan TPP untuk menghapus daftar negatif investasi. Begitu juga untuk menghapus keistimewaan Badan Usaha Milik Negara. Sebab,, meski perjanjian TPP memang sudah disepakati, tapi mamsih ada proses ratifikasi di negara masing-masing. “Jadi saya rasa kita bisa minta waktu sampai kita siap. Pemerintah bisa berhitung dulu,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan ketertarikan untuk bergabung dengan TPP. Juga bahwa pemerintahnya dengan cepat telah melucuti peraturan perdagangan proteksionis rumit yang tidak disukai pebisnis asing.
Baca Juga:
"Saya pengusaha," kata Jokowi mengacu pada pekerjaannya sebagai eksportir furnitur sebelum ia memulai karir politiknya sebagai Walikota Solo. "Aku tahu apa yang mereka inginkan. Aku tahu apa yang mereka butuhkan. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi. Indonesia terbuka bagi investor."
Selain itu, Menteri perdagangan Indonesia, Thomas Lembong, mengatakan bahwa Indonesia siap untuk bergabung dalam waktu dua tahun. Lembong prihatin Indonesia tertinggal di belakang tetangganya yang telah bergabung dengan kesepakatan itu, termasuk Australia, Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam.
PINGIT ARIA
