TEMPO.CO, Subang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman mengklaim satu tahun kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, kementerian yang dipimpinnya sukses tak mengimpor beras. "Sejak Oktober 2014 hingga 2015, belum ada impor beras," katanya, di Desa Gardu Mukti, Subang, Jawa Barat, Selasa, 20 Oktober 2015.
Amran menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan impor komoditas pangan terutama beras. "Kami justru sedang berupaya keras agar bisa melakukan ekspor," kata Amran menjelaskan.
Pemerintahan Presiden Jokowi berupaya agar Indonesia mandiri di bidang pangan. Meski kemarau panjang melanda Indonesia, Amran tetap optimistis Indonesia mampu menyediakan cadangan beras yang melimpah, bahkan bisa mengekspornya.
Ia membandingkan, pada pertengahan 1997, Indonesia mengimpor beras sampai 7,5 juta ton. Namun setahun kemudian, Indonesia tak mengimpor beras. "Tetapi, jika tidak ada keberhasilan dalam bidang pengelolaan pangan, pada tahun ini, dimungkinkan terjadi impor 8-9 juta ton," katanya.
Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK
Amran mengungkapkan produksi GKG 2004 mencapai 54,1 juta ton dan meningkat menjadi 75,6 juta ton pada periode 2015. Peningkatan produksi GKG tersebut terjadi secara signifikan berkat adanya peningkatan luas tanam, yang pada 2014 hanya sekitar 11,9 juta hektare, kemudian meningkat menjadi 14,3 juta hektar pada periode 2015. Kecuali itu, modernisasi pertanian juga menjadi penentu keberhasilan tersebut.
Meski belum bisa mengekspor beras, Indonesia sekarang sudah mampu mengekspor komoditas jagung 400 ribu ton dan cabai sebanyak 1,5 juta ton. "Padahal, sebelumnya Indonesia selalu mengimpor dua komoditas tersebut," kata Amran.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan optimistis Indonesia mampu mengekspor beras. "Saya optimistis tahun depan kita sudah bisa ekspor beras," ujarnya. Dioperasikannya waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat akan mampu meningkatkan lahan tadah hujan menjadi lahan pertanian teknis hingga 90 ribu hektare.
NANANG SUTISNA
