Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lulusan SMK Didorong Menjadi Pengusaha

image-gnews
Kompentesi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). TEMPO/Dasril Roszandi
Kompentesi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian mendorong lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram, tidak hanya menjadi penyuluh, namun harus mampu menjadi pengusaha pertanian.

"Kami sudah menyusun kurikulum pendidikan SMKPP berdasarkan agrosistem yang berkembang di daerah tersebut untuk mempermudah akses lulusan terhadap dunia usaha terutama bidang pertanian," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dadih Permana pada saat mengunjungi SMKPP Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9 Oktober 2015).

Menurut dia, kurikulum pendidikan yang dirancang untuk SMKPP tidak hanya semata-mata menyampaikan ilmu, tetapi juga menggali minat dan bakat para siswa serta menjembatani peserta didik dengan dunia usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Terlebih saat ini ada program untuk menumbuhkembangkan wirausaha muda di bidang pertanian.

Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB ini, menambahkan SMKPP memang dihajatkan untuk menghasilkan sumber daya penyuluh terampil dan ahli dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

"Tapi mereka harus didorong juga agar langsung bisa terakses oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga nantinya menjadi wira usaha yang sukses," ujarnya.

Kementerian Pertanian, kata dia, telah mengeluarkan anggaran untuk bidang pendidikan melalui dana APBN. Ada juga dana dari dunia usaha dan dunia industri, seperti program "corporate social responsibility" (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan diharapkan bisa mengubah anggapan masyarakat bahwa sekolah pertanian itu tidak menguntungkan, tapi justru sangat menguntungkan, baik terjun langsung ke sektor pertanian, maupun menjadi seorang wira usaha di bidang pemasaran hasil pertanian, perikanan dan peternakan.

"Pola pikir masyarakat saat ini masih instan, lulus sekolah mau jadi pegawai, tidak mau berproses. Padahal, kalau dunia pertanian digeluti bisa juga jadi orang sukses, tapi butuh proses," ujar Dadih.

Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin, mengatakan para siswa SMKPP Negeri Mataram sedang diarahkan untuk memiliki mental wira usaha di bidang pertanian.

Hal itu bertujuan agar kelak lulusannya dapat mandiri dengan keahlian yang dimiliki dan dipelajari dari sekolah.

"Makanya selama sekolah itu diarahkan ke situ, di mana mereka bisa bergerak kembali lagi berusaha di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan," ujarnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

22 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

23 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

26 hari lalu

Penumpang melintasi rel kereta api pada jam sibuk di stasiun kereta Gare de Lyon, saat karyawan kereta melakukan aksi mogok massal, di Paris, 3 April 2018. Aksi mogok pekerja kereta di Prancis mengganggu kelancaran perjalanan kereta di Eropa terutama untuk rute perjalanan dari Prancis ke Inggris dan Brussels yang dilayani kereta Eurostar. REUTERS
Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

27 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

36 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.


Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

43 hari lalu

Presiden Jokowi singgung produk UMKM kerupuk 'Mama Muda' saat memberikan sambutan di BRI Microfinance Outlook 2024, Menara Brilian, Jakarta Selatan, Kamis 7 Maret 2024. TEMPO/ Subekti
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

50 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

59 hari lalu

Ilustrasi Tenaga Honorer
Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

Tenaga honorer merupakan bagian integral dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor publik.


TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

3 Februari 2024

Ilustrasi tenaga kerja asing. REUTERS/Marko Djurica
TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.


Jelang Debat Capres Terakhir, Prabowo Dorong Pengusaha Jadikan Pekerja 18-24 Tahun Karyawan Tetap

30 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Debat Capres Terakhir, Prabowo Dorong Pengusaha Jadikan Pekerja 18-24 Tahun Karyawan Tetap

Jelang debat capres terakhir, Prabowo mengusung sejumlah visi-misi di bidang ketenagakerjaan.