TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengimbau warga provinsunya agar lebih melek pentingnya asuransi, khususnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen).
"BPJS atau Taspen merupakan asuransi negara yang tidak berorientasi pada keuntungan atau laba, melainkan salah satu bantuan sosial pemerintah dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadikan asuransi sebagai kegiatan sosial yang menguntungkan," kata Aher usai audiensi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Bandung, Jumat (9 Oktober 2015).
Ia menuturkan asuransi juga bisa menjadi semacam persiapan bagi masyarakat apabila suatu saat jatuh sakit, dan juga sebagai sarana saling tolong menolong.
"Ikut asuransi itu bukan berarti saat sudah sakit dan ingin kembali sehat secara gratis, tapi dalam rangka mempersiapkan masa depan dikhawatirkan sakit," ujar dia.
Ia mengatakan kalaupun tidak sakit, tidak masalah karena uangnya akan terkumpul untuk membantu warga lain saudara yang sedang sakit di suatu tempat.
Pada pertemuan tersebut ia menekankan tiga poin hasil evaluasi program-program jaminan sosial di Jabar, secara umum menghendaki adanya perbaikan pada tiga hal khusus.
"Ketiga poin tersebut antara lain perbaikan data, perbaikan layanan, serta sosialisasi masyarakat mengenai asuransi," tutur dia.
Ia mengatakan melalui perundang-undangan yang baru, meskipun data dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), namun kewenangan dalam koreksi atau perbaikan data diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.
Untuk itu, Aher inginkan pelaksanaan perbaikan data tetap diawasi secara ketat guna menghindari adanya penyimpangan data akibat ringannya persyaratan yang ditentukan, sehingga memudahkan akses kepada masyarakat mampu untuk mendapatkan layanan.
Sedangkan masyarakat tidak mampu yang lebih berhak tidak terdaftar untuk menerima layanan jaminan sosial.
"Boleh jadi persyaratannya terlalu ringan sehingga masyarakat yang lebih berhak justru tidak mendapatkan akses pada layanan sosial ini. Jadi pengawasan harus ketat," ucap Aher.
Sementara itu, terkait perbaikan layanan, Aher mengungkapkan bahwa sarana prasarana di rumah sakit umum provinsi maupun kabupaten/kota hingga di puskesmas-puskesmas daerah akan terus dilengkapi melalui 10 persen anggaran kesehatan per tahunnya.
ANTARA
