TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedyanto W. Husaini memastikan pembangunan akses jalan tol dari Bandara Kertajati ke kota Bandung masih menunggu dana dari pemerintah Majalengka, Jawa Barat."Kami menunggu realisasi janji dari pemerintah daerah Jawa Barat," ujar Hedyanto, Senin, 29 September 2015.
Lebih lanjut, dia menuturkan lokasi Bandara Kertajati di Majalengka saat ini bisa diakses melalui jalur Bandung-Cikampek dan Cikampek-Cipali-Kertajati atau yang biasa disebut Tol Cipali. Yang belum terbangun adalah akses jalan potong dari Majalengka dan Sumedang yang diperkirakan baru selesai sekitar 2,5 tahun lagi.
Hedyanto menegaskan bahwa dukungan Pemda Jawa Barat diperlukan dalam urusan pembebasan lahan. Tanpa itu, investor yang memenangkan tender proyek tersebut tidak bisa bekerja dengan lancar. "Tender proyek tersebut dimenangkan oleh pihak asing, dari Cina," kata Hedyanto.
Karena itu, kini Kementerian PUPR fokus menyelesaikan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawi yang panjangnya 60 km dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2017.
Ketika Menteri Pekerjaan Umum masih dijabat Djoko Kirmanto, jalan tol Cisumdawu dan Cikapali diperlakukan seperti sudah menjadi program pemerintah pusat. Padahal, keduanya adalah jalan tol yang akan dibangun swasta dengan dukungan pemerintah.
Pengoperasian jalan tol Cikapali sendiri sudah sesuai dengan target awalnya yaitu pada 2015. Dengan adanya jalan tol Cisumdawu dan Cikapali, posisi Bandara Kertajati berada persis di tengah. Bandara itu nantinya berjarak 117 kilometer dari Pintu Tol Cawang, dan 60 kilometer dari Pintu Tol Cileunyi.
Dalam perencanaannya, Bandara Kertajati akan dioperasikan bersama antara Angkasa Pura II dengan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) milik provinsi Jawa Barat. Nota persetujuan kerjasama telah ditandatangani Agustus lalu, namun hingga kini bentuk kerjasama tersebut belum final. Bila Angkasa Pura II batal masuk, maka bandara baru tersebut akan sepenuhnya dioperasikan oleh pemerintah Jawa Barat.
YOHANES PASKALIS
