Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua

image-gnews
Pemandangan Goa Keramat dari depan, pengunjung yang ingin berwisata, membutuhkan sarana transportasi berupa kapal karena letaknya yang dikelilingi perairan. Raja Ampat, Papua Barat, 24 April 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
Pemandangan Goa Keramat dari depan, pengunjung yang ingin berwisata, membutuhkan sarana transportasi berupa kapal karena letaknya yang dikelilingi perairan. Raja Ampat, Papua Barat, 24 April 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk badan atau lembaga yang bertugas untuk mempercepat pembangunan berbasiskan sumber daya alam Papua agar bisa fokus dan mempercepat perekonomian di kawasan itu.

"Lembaga atau badan itu nanti bisa jadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha yang ada di Papua," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Timika, Papua, Minggu (20 September 2015).

Langkah itu untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Hal tersebut disampaikan Sudirman usai dirinya bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Ketua Tim Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua Sofyan Djalil bertemu dengan pimpinan daerah setempat.

Menurut Sudirman dengan adanya badan atau lembaga itu maka akan makin mudah mengkoordinasikan pembangunan di Papua dan perencanaan akan bisa dilakukan lebih sinergi dan bersama-sama.

Lembaga atau badan tersebut nantinya juga akan menjadi mitra pemda dan unia usaha untuk bisa saling mengkomunikasikan mengenai rencana dan peluang usaha yang akan dan telah dilakukan.

Untuk membentuk lembaga atau badan itu, katanya, akan dicarikan payung hukumnya, ruang lingkup kerja agar tidak tumpang tindih dengan instansi yang sudah ada sebelumnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Papua, pemerintah memandang perlu kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam (SDA), dengan memperhatikan asek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Mei 2015 telah menandatangani Keppres Nomor 16 Tahun 2015.

Adapun anggota Tim adalah: Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jaksa Agung, Kepala BKPM, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden.

Sedangkan Sekretaris Tim dijabat oleh Deputi Bidang Polhukam Kementerian PPN/Bappenas, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.

Tim sebagaimana dimaksud bertugas untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua, bunyi Keppres tersebut.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi Papua berbasis sumber daya alam.

Juga kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Papua, peningkatan penerimaan negara, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam rangka melakukan pengolahan dan pemurnian mineral terhadap hasil pembangunan mineral di Papua.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.


Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Galang  dengan pulau Batam dan Rempang di Kepulauan Riau. TEMPO/ Fransiskus S.
Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.


Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Angka UMK 2017 tertinggi masih di Kabupaten Karawang, yaitu Rp 3.605.272, dan angka terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.433.901,15.
Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.


Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada kalapas se-Jawa Timur di aula serbaguna Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Selain memberikan pengarahan kepada Kalapas se-Jawa Timur, kedatangan Yasona ke Lapas klas 1 Malang tersebut sekaligus untuk meresmikan pondok pesantren At-Taubah. Foto: Aris Novia Hidayat
Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.


Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.


Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.


Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo seusai menjalani pemeriksaan sebgaia tersangka di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 7 Juli 2017. Hary Tanoe diperiksa terkait pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. ANTARA/Aprillio Akbar
Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.


Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.


Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Tiga Menteri Bahas Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru - Dumai. TEMPO/ Riyan Nofitra
Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.


3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto
3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.