Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dubes Belanda: Bisnis Berkelanjutan Harus Hormati HAM

image-gnews
Ratusan aktivis Greenpeace melakukan aksi menolak rencana pemerintah membangun pembangkit tenaga nuklir di Indonesia di depan kantor Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/3). TEMPO/Amston Probel
Ratusan aktivis Greenpeace melakukan aksi menolak rencana pemerintah membangun pembangkit tenaga nuklir di Indonesia di depan kantor Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/3). TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Belanda di Indonesia bersama-sama dengan Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menggelar diskusi publik mengenai pedoman bisnis dan hak asasi manusia (HAM) pada awal September. Salah satu tujuannya adalah mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan manfaatnya diperoleh pemangku kepentingan.

Bisnis secara eksklusif mewawancarai Rob Swartbol, Duta Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, terkait isu bisnis dan HAM. Berikut cuplikannya.

T: Bagaimana Anda melihat upaya untuk  menyeimbangkan bisnis dan HAM?

J: Itu tak mudah. Apa yang dilakukan adalah bagaimana melakukan bisnis  secara berkelanjutan, dan itu tak hanya  soal keuntungan, tapi juga memperhatikan masyarakat, memperhatikan lingkungan dan memperhatikan HAM. Hal-hal integral itu tak bisa dipisahkan ketika Anda ingin melakukan bisnis berkelanjutan. Jika Anda hasil yang cepat, Anda bisa lakukan tanpa CSR, tapi itu tak akan bertahan lama.

T: Bagaimana Anda melihat komunitas bisnis di Indonesia dalam penghormatan HAM?

J: Ada kemajuan. Beberapa perusahaan multinasional Indonesia mengajak organisasi sipil atau konsultan untuk memperhatikan masalah buruh dan lingkungan. Tentunya masih banyak hal  yang harus dilakukan, misalnya adanya buruh anak pada sektor perkebunan, atau waktu kerja buruh, atau gaji yang nyata-nyata berada di bawah level minimum.

Masyarakat, pemerintah, perusahaan, organisasi sipil dan pemangku kepentingan lainnya, harus duduk bersama dan mengatakan apa yang kita peroleh? Apa yang diperoleh untuk Indonesia? Ada fondasi yang bagus untuk melakukan bisnis secara nyaman dan berkelanjutan.

T: Bagaimana Anda melihat masalah rantai pasokan?

J: Ini menjadi tantangan yang besar. Jika  Anda ingin mengontrol semua rantai pasokan sampai pengolahan atau perkebunan, itu sangat sulit. Dalam konteks itu, sebagian pekerjaan disubkontrakkan. Ini sangat kompleks. Tapi ini sangat penting bagi komunitas bisnis, untuk mengambil tanggung jawab, sebisa mungkin dapat mengontrol  seluruh rantai pasokan.

Walaupun, mereka bisa saja mengatakan kami hanya bertanggung jawab atas produk atau produk setengah jadi karena kami membelinya, dan rantai pasokan bukan menjadi masalah kami. Jika Anda adalah pebisnis yang bertanggung jawab, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap seluruh rantai pasokan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu, Anda tak bisa lakukan sendiri, Anda butuh bantuan pemerintah, Anda juga butuh organisasi akar rumput, mereka mengetahui apa yang tengah terjadi. Jadi, saya akan mendesak perusahaan untuk tetap melibatkan organisasi-organisasi tersebut, karena tak ada pebisnis yang mau mendapatkan masalah negatif terkait dengan rantai pasokan, tapi Anda tak bisa melakukannya sendiri, selama kita bersama-sama, maka bisa mampu membuat dunia yang lebih baik.

T: Apakah ada contoh bagus soal ini?

J: Perusahaan asal Belanda, Unilever misalnya. Perusahaan itu bekerja sama dengan inisiatif perdagangan berkelanjutan , untuk melihat seluruh  rantai nilai, misalnya yang terjadi pada sektor sawit. Mereka melihat deforestasi, mereka melihat kondisi buruh dan lain lain. Apakah sudah mencapai 100%? Mungkin belum, tetapi mereka sudah bekerja sama. Inisiatif itu terdiri dari kombinasi organisasi sipil, pemberi kerja, karyawan, hanya untuk menjaga keberlangsungan rantai nilai , dan menargetkan para pemilik saham berkata, "Kami ingin melakukan hal ini untuk menghormati bisnis kami, kami ingin melakukan sebaik-baiknya."

T: Apa keuntungan bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan?

J: Mulanya Anda akan berinvestasi, karena ini akan memakan waktu. Jika Anda melakukan bisnis yang dihormati dan berkelanjutan seperti yang telah ditetapkan oleh PBB, maka pada akhirnya Anda akan melihat bisnis berkelanjutan. Saya beberapa tahun tinggal di New Jersey, dan melihat ada satu perusahaan yang melakukan bisnisnya secara berkelanjutan, juga dengan memperhatikan buruh mereka. Namun ada pula perusahaan yang tak memperhatikan lingkungan dan HAM, dan tentu lebih sedikit membayar, dan Anda tahu, perusahaan di New Jersey itu bertahan, namun  tidak bagi perusahaan yang tak memperhatikan HAM. Jadi, ketika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan pemegang saham, memikirkan HAM, adalah jalan untuk maju.

T: Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dan komunitas bisnis di Indonesia?

J: Tantangannya adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan seluruhnya. Misalnya di Belanda, kami memulainya sekitar 1960-1970, bekerja sama dengan organisasi sipil, pemerintah, pemberi kerja, karyawan, serikat buruh, dan itu teristitusionalisasi, dan semuanya butuh waktu. Itu yang akan dilakukan ke depan. Dan juga masing-masing pihak jangan melihat lainnya sebagai musuh. Mempercayai satu sama lain, dan akhirnya akan mendapatkan hasil. Masyarakat, lingkungan dan keuntungan akan berjalan beriringan.

BISNIS.COM

Iklan

HAM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

9 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

15 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

19 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

28 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

35 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

36 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

45 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.