Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lampu Kuning Utang Indonesia

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Dolar Amerika. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Dolar Amerika. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rasio utang Indonesia dinilai sudah masuk tahap lampu kuning, sehingga pemerintah diharapkan tak menambah pinjaman. Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, Indonesia memang butuh dana segar dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk menahan laju penguatan mata uang negara tersebut.

"Tapi bentuknya jangan berupa utang, melainkan dari investasi," kata Enny menjawab pertanyaan seputar kedatangan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, Selasa, 1 September 2015.

Enny menjelaskan penambahan utang akan membuat risiko terhadap likuiditas membesar. Selain itu, devisa Indonesia bakal habis hanya untuk membayar cicilan dan bunga.

Hingga akhir Juli, cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 107,5 miliar, turun dari bulan sebelumnya sebesar US$ 108,03.

Sementara jumlah utang Indonesia per Agustus 2015 tercatat sebesar Rp 2.911 triliun yang terdiri atas pinjaman sebesar Rp 694 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp 2.217 triliun. Secara rasio, jumlah itu sudah mencapai 27,6 persen dari Produk Domestik Bruto 2014. "Risikonya terlalu tinggi dan banyak utang yang tidak produktif," katanya.

Enny berpendapat pemerintah saat ini seharusnya melakukan peningkatan penyerapan anggaran. "Fokusnya adalah belanja yang bisa memberikan stimulus buat meningkatkan daya beli masyarakat dan produktivitas," ujar Enny.

Penyerapan belanja kementerian dan lembaga per 31 Juli 2015 baru mencapai Rp 261 triliun atau 32,8 persen dari pagu APBN-P 2015 yang sebesar Rp 795,5 triliun

Jadi, ujarnya, buat apa menambah utang baru kalau anggaran yang ada saja tidak terserap. Selain penyerapan, Enny menyebut pemerintah saat ini harus mengoptimalkan penerimaan negara. "Pemerintah harus disiplin dengan anggarannya sendiri."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kuliah umumnya di Universitas Indonesia, Selasa, 1 September 2015, Managing Director IMF Christine Lagarde mengatakan Indonesia harus memperhatikan tiga hal untuk mempersiapkan ekonomi. Ketiga hal tersebut adalah pembangunan infrastruktur, iklim investasi, dan perdagangan.

Menurut Lagarde, pembangunan infrastruktur bagi negara yang memiliki 17 ribu pulau adalah hal vital. Infrastruktur penting untuk menghubungkan orang dan pasar dengan daerah lain, bahkan dunia.

“Biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari PDB. Ini terlalu tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13 persen,” kata Lagarde.

Kedua, iklim investasi. Cina, Jepang, dan Korea Selatan, ia menunjuk contoh, adalah negara-negara maju yang mengembangkan potensi mereka dengan melibatkan dunia. Ketiga negara itu belajar dari dunia, melakukan internalisasi terhadap teknologi baru, dan kemudian bergabung dengan pasar global.

“Indonesia dapat melakukan hal yang sama. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah merampingkan peraturan investasi yang kompleks serta harmonisasi peraturan nasional dan lokal,” ujar Lagarde.

Terakhir, integrasi perdagangan. Perdagangan selalu menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi Indonesia. “Penting untuk melakukan liberalisasi perdagangan lebih lanjut dan integrasi, terutama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN.”

PRAGA UTAMA | TRI ARTINING PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

8 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

9 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

22 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.


BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

22 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

23 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

23 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Indef Beberkan Penyebab Harga Pangan Naik, Mulai dari Pemilu hingga Ramadan

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok,


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

26 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?