Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Migas Hulu Suntik Modal Blok Migas ONWJ Sebesar US$70 Juta

image-gnews
.
.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BUMD PT Migas Hulu Jabar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah suntikan modal sebesar US$ 70 Juta seiring pemberian saham 10% dalam pengelolaan blok migas Offshore North West Java (ONWJ).

Direktur Utama PT MHJ Begin Troys mengatakan pihaknya memiliki waktu untuk menambah pendanaan dari para pemegang saham BUMD tersebut sampai 2016 mendatang. BUMD yang dimiliki Pemprov, PT Jabar Energy, dan PT GT Kryo tersebut saat ini sudah memiliki cadangan dana sesuai besaran komposisi saham masing-masing.

Terbentuk November 2014, saham MHJ menurutnya 75% dikuasai oleh Pemprov, 20% GT Kryo dan 10 PT Jabar Energy.

Dari modal dasar Rp 50 miliar di akta pendirian, pihaknya saat ini baru mengantongi modal dasar Rp12,5 miliar. “Tapi berdasarkan Perda modal kita bisa ditingkatkan sampai Rp2 triliun. Itu sudah berdasarkan kajian kebutuhan blok ONWJ ini,” ujarnya.

Menurutnya MHJ sudah mengajukan penambahan modal di APBD Jabar 2016 dan APBD 2017 untuk 10% participating interest sebesar US $49 Juta dari kebutuhan US $ 70 juta.

Sementara dari PT Jabar Energy sebesar US$7 juta dan GT Kryo US$ 14 juta. “Hitungan ini baru berdasarkan kajian internal. Karena data saat ini masih milik PT Pertamina,” katanya.

Dengan kapasitas produksi minyak dan gas ONWJ yang sudah berjalan, Begin mengasumsikan nilai investasi sebesar ini akan kembali balik modal setelah 7 tahun ditanam.

Namun di tahun pertama, pihaknya optimis sudah bisa mendapatkan laba yang mengucur setiap bulan. “Ini bisa mengkontribusi untuk menambah pendapatan asli daerah,” paparnya.

Begin memastikan pihaknya hanya akan terlibat dalam urusan participating interest sebesar 10% di ONWJ, sementara tuntutan untuk meminta alokasi penyaluran gas akan dilakukan BUMD yang lain yakni PT Migas Hilir Jabar.

“Setahu saya Migas Hilir sudah mengajukan proses untuk mendapatkan alokasi gas,” katanya.

Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu dan Subang untuk konsolidasi BUMD mengelola ONWJ.

Keempat daerah itu diakui Begin sudah bersedia bersinergi dengan MHJ dan diikat dalam nota kesepahaman . “Dalam waktu dekat tinggal finalisasi,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pemberian saham 10% ke BUMD di Jabar, lanjutan dari pemberian saham di Blok Mahakam, dan Muria.

“Ini kebetulan wilayahnya di bawah 12 mil provinsi Jabar jadi aturannya memang ada,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pihaknya berharap kepemilikan saham 10% oleh daerah ini bisa memberikan dampak signifikan untuk masyarakat di daerah penghasil.

Pemerintah juga akan mendorong komposisi saham Pertamina di blok ini terkerek hingga 70% dibanding saat ini yang hanya 58%, PT Energi Mega Persada Tbk 36,72%, dan Risco Energy Pte Ltd 5%.

Menurutnya meski besaran saham akan berubah dengan adanya saham daerah sebesar 10%, namun secara hitam putih pembicaraan tersebut masih harus dibahas para pemegang saham dan perusahaan terkait.

“Memang baru pembicaraan, tapi ini hanya tinggal dimasukkan dalam nota kesepakatan. Tapi Pertamina pasti dominan,” kata Djoko.

Djoko menargetan Agustus 2015 ini kesepakatan sudah dihasilkan para pihak agar segera dimasukan dalam penganggaran dan program 2016 mendatang.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku saham 10% yang kini diperoleh daerah lewat BUMD akan membuat pengelolaan migas di ONWJ lebih berpihak pada pemerintah ketimbang dikelola swasta.

Terkait kesiapan finansial pemprov Jabar untuk mendukung pendanaan PT MHJ, Gubernur mengaku masih menunggu rincian dari kesepakatan para pihak.

“Saya kira tidak akan mengerikan dan masih berada pada kemampuan keuangan daerah kita. Kalau pun harus menyertakan modal kan juga tidak akan sekaligus. Pusing kita kalau sekaligus,” katanya.

Dia menilai kebutuhan dana untuk mengelola blok ONWJ akan makin ringan karena BUMD di daerah penghasil akan turut terlibat lewat kendali pemerintah provinsi juga terlibatnya unsur swasta dalam pembentukan BUMD.

Dengan kendali ini, menurutnya, permintaan pusat yang menginginkan saham 10% ini dikelola oleh satu payung BUMD.

“Jangan masing-masing, nanti banyak. Nanti satu pintu dan perusahaan masuk ke Blok ONWJ,” paparnya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

35 hari lalu

Uji coba penggunaan bakar bakar gas alam cair (LNG) untuk truk pengangkut bahan bakar gas (BBG). (Foto: ANTARA/HO-PT PGN Tbk)
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.


Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Polisi melintas didepan barang bukti truk tangki pengangkut Bahan Bahan Minyak (BBM) Industri saat ungkap kasus tindak pidana migas di Polda Sumatera Selatan, Palembang, Selasa 22 Maret 2022. Polda Sumatera Selatan bersama BPH Migas mengamankan barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) solar oplosan sebanyak 108 ton, enam truk tangki pengangkut solar Industri dan barang bukti lainnya serta  menangkap enam orang tersangka yang merupakan pekerja yang melakukan pengoplosan solar industri dicampur minyak mentah ilegal. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.


Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melakukan konferensi pers acara pameran bertajuk PLN Local Content Movement for The Nation (Locomotion) 2022, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.


Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/10/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha
Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.


Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dok.Tempo/Aditia Noviansyah
Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.


Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

28 Oktober 2022

Ilustrasi Ekspor Impor Migas. antaranews.com
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri


Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

21 Juli 2022

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. ANTARA/Risbiani Fardaniah
Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.


Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

25 April 2022

Petugas melayani pengisian BBM di SPBU Pertamina 31.40101 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 16 April 2022. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan stok BBM dan LPG selama Ramadhan hingga arus mudik lebaran Idul Fitri aman dan saat ini seluruh infrastruktur telah disiagakan meliputi delapan Terminal BBM, lima Terminal LPG, lima depot pengisian pesawat udara dan lebih dari 1900 lembaga penyalur BBM se-Jawa Bagian Barat serta lebih dari 38 ribu lembaga penyalur LPG. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.


Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

24 Oktober 2021

Ilustrasi Ekspor Impor Migas. antaranews.com
Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil


Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

22 Januari 2021

Presiden AS Joe Biden menandatangani tiga dokumen termasuk deklarasi pelantikan, nominasi kabinet dan nominasi sub-kabinet di Ruang Presiden di Capitol AS setelah Pelantikan Presiden ke-59 di Washington, AS, 20 Januari 2021. [Jim Lo Scalzo / Pool via REUTERS]
Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.