Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bea Cukai Gagalkan Ekspor 19 Kontainer Ikan Ilegal  

image-gnews
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya ekspor ikan ilegal. Sebanyak 19 peti kemas penuh beraneka ragam ikan disita dari berbagai perusahaan eksportir nakal. Tangkapan ditaksir senilai Rp 9,6 miliar.

"Ikan-ikan ini berasal dari Belitong," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta, Senin, 13 Juli 2015. Bambang mengatakan ikan-ikan ini akan segera menyeberang ke Singapura, Vietnam, Sri Langka, Amerika Serikat, dan Malaysia jika tak dihentikan Bea Cukai.

Menurut Bambang, penyitaan dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tak bisa memperlihatkan berkas-berkas yang diperlukan untuk ekspor. Selain surat izin ekspor, ke-14 perusahaan yang belum bisa dipublikasikan tersebut tak memiliki surat Hazard Analysis and Critical Control Point dan sertifikat kesehatan dari otoritas kesehatan untuk keamanan produk yang akan dikirim ke luar negeri.

Bambang mengatakan tak begitu memperhatikan nilai tangkapan. Kepastian suplai ikan dalam negeri, ujarnya, menjadi perhatian yang lebih utama. Selain itu, memperketat pengawasan ekspor barang dalam negeri, juga dapat mengharumkan citra bangsa dalam perdagangan internasional.

Direktur Jendral Bea Cukai, Heru Pambudi mengatakan upaya ini sukses dilakukan berkat kerja sama intelijen bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Tangkapan ini adalah upaya lanjutan tangkapan kasus sebelumnya," ujar Heru. Dia merujuk pada hasil tangkapan ikan ilegal yang dirilis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhir bulan lalu. Sedangkan tangkapan ini merupakan hasil pencekalan ekspor ilegal selama dua pekan terakhir.

Heru mengatakan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan melalukan verifikasi data eksportir secara bilateral dengan negara-negara tujuan. Hasilnya, ke-14 eksportir tersebut tak terdata sebagai eksportir legal di negara-negara tersebut. "Makanya kami tahan mereka," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil tangkapan, ujar Heru, terdiri dari berbagai jenis ikan seperti berbagai produk ikan hiu, udang beku, ubur-ubur, tuna, muroaji, kakap merah, lobster, hingga makarel asal Spanyol. Selanjutnya, proses selanjutnya kasus tersebut akan dialihkan kepada KKP, musababnya, praktik ekspor ilegal tersebut masuk dalam ranah Undang-Undang Perikanan.

Kepala Badan Karantina Ikan Narmoko Prasmadji mengatakan akan menyelidiki ihwal motif kejahatan tersebut. "Kami curiga para eksportir nakal menggunakan modus baru melakukan ekspor dengan porsi yang kecil," katanya. Kecilnya porsi ekspor, imbuhnya, membuat otoritas berwajib mengendurkan pengawasan ketimbang ekspor dengan porsi yang lebih besar.

Selain itu, pihaknya akan melakukan verifikasi kandungan gizi pada ikan-ikan sitaan tersebut. Menurutnya, tak menutup kemungkinan barang sitaan tersebut akan digunakan untuk bahan pakan ikan. "Kalau gizinya mencukupi akan kami lelang, kalau buruk akan kami musnahkan," katanya.

Narmoko mengatakan situasi ironis menerpa negara ihwal bisnis pakan ikan. Menurut data KKP, negara mengimpor pakan ikan jadi senilai Rp 10-15 triliun per tahunnya, sedangkan bahan bakunya merupakan barang ilegal dari Indonesia. 

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

59 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.