TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Korea Selatan mulai menjajaki kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam mengembangkan sistem informasi pertanahan dan tata ruang secara terintegrasi.
Penjajakan kerja sama terungkap pascapertemuan yang digelar antara Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dengan Direktur Global Bussines Department Korea Land and Geospatial Informatix Corp Cho Beckhee di Kementerian ATR, Jakarta, Selasa.
Menteri ATR, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa selama ini Indonesia dan Korsel memiliki permasalahan yang sama terkait dengan pertanahan yang belum terintegrasi dalam "one map policy".
Di Korsel, misalnya, juga pernah ditemukan permasalahan dalam mengidentifikasi persoalan tanah.
"Di sana, ketika menteri transportasi mau membangun jalan bawah tanah, juga pernah terbentur pipa gas. Ini perlu terintegrasi," katanya.
Saat ini, kata Ferry, Korsel sudah memiliki sistem yang dinamai "Korea Land Information System". Sistem ini sudah dibangun sejak 1995 dan mulai diintegrasikan pada tahun 2005.
"Mereka juga punya satu badan yang mengurusi transportasi dan pertanahan. Di Korsel juga belum semua tanahnya terdaftar dan membangun sistem Korea Land System. Mereka mengetahui kita juga punya one map policy," ucap Ferry.
Di Indonesia, kebijakan serupa melalui "one map policy system" ditargetkan akan selesai lebih cepat, yakni empat tahun mendatang.
"Kami akan bentuk tim kecil, yang akan berbicara dengan pihak Korsel terkait dengan kerja sama dalam membangun sistem informasi. Dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi," ujar Ferry.
Ia berharap pengembangan sistem tentang informasi pertanahan dapat segera terwujud.
ANTARA
