Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Ingin Wujudkan Swasembada Gula dan Sapi

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saat menjawab pertanyaan wartawan soal isu beras plastik, dan menyatakan bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Makassar, 27 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, saat menjawab pertanyaan wartawan soal isu beras plastik, dan menyatakan bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Makassar, 27 Mei 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal menyepakati kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada gula dan sapi.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kantor BKPM Jakarta, Rabu,17 Juni,  mengatakan pihaknya akan memasarkan potensi investasi sekaligus memfasilitasi minat investor di kedua sektor tersebut.

"Tugas menciptakan swasembada pangan, termasuk gula dan sapi bukan hanya tugas Menteri Pertanian saja. Tapi sudah menjadi tugas nasional. Sesuai tugas BKPM, porsi kami adalah untuk memasarkan potensi investasi di kedua sektor dan memfasilitasi minat investasi yang serius," kata Franky dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. Adapun tugas Kementerian Pertanian, lanjut dia, akan mendukung penyediaan lahan yang dibutuhkan oleh investor di kedua sektor tersebut.

BKPM sendiri, tambah Franky, sudah melakukan beberapa hal untuk mendorong peningkatan investasi di sektor gula dan sapi. Lembaga ini  telah mengirimkan surat kepada investor gula rafinasi untuk segera mengirimkan rencana kerja terkait dengan pengembangan kebun sebagai amanat dari UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sementara itu, terkait pengembangan investasi sapi, lembaga itu telah memfasilitasi penandatanganan kerja sama investasi antara investor Australia dan dua perusahaan dalam negeri untuk mengembangkan peternakan sapi yang terintegrasi dengan rumah potong hewan dan fasilitas pengolahannya.

Berdasarkan data BKPM dalam kurun waktu 2010 hingga kuartal I 2015, realisasi investasi peternakan sapi dan industri pengolahan didominasi oleh penanaman modal asing hingga sekitar 70 persen sebesar 3,1 miliar dolar AS. Singapura berada di peringkat pertama sebesar 19 persen, Swiss 13 persen, Malaysia 8 persen dan Inggris 7 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, realisasi investasi peternakan sapi dan industri pengolahan penanaman modal dalam negeri yang izinnya diterbitkan sejak 2010 hingga Maret 2015, baru mencapai Rp13,4 triliun. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tersebut baru mencapai 70,5 persen dari rencana investasi PMA yang tercatat di BKPM sebesar 4,4 miliar dolar AS dan PMDN sebesar Rp19 triliun. 

Adapun realisasi investasi peternakan sapi dan industri pengolahan baik PMA dan PMDN terkonsentrasi di luar Jawa dengan porsi masing-masing 55 persen dan 66 persen.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

11 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

35 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

41 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

59 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.